REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Perubahan pengusung paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' bakal mengadakan pertemuan untuk membahas soal hak angket kecurangan Pemilu 2024. Pertemuan itu akan diadakan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis (22/2/2024) petang.
"Rapat rutin tiga sekjen," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim saat dikonfirmasi Republika, Kamis (22/2/2024).
Hermawi menuturkan, pertemuan itu hanya dihadiri antar sekjen partai Koalisi Perubahan, baik Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tidak dihadiri oleh para ketua umumnya. Adapun yang akan dibahas salah satunya mengenai hak angket.
"Di antaranya (membahas soal hak angket kecurangan Pemilu 2024)," ujarnya.
Rapat tersebut, lanjut Hermawi, akan digelar pada sore ini, namun waktu tepatnya tidak disampaikan pukul berapa. "Sore-makan malam," kata Hermawi.
Sebelumnya diketahui, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengeklaim partai politik yang mengusung dirinya dan Muhaimin Iskandar yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yakni Nasdem, PKB, dan PKS, mendukung inisiatif hak angket DPR mengenai dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
"Ketika kita mendengar akan dilakukan (hak angket) kami melihat itu adalah inisiatif baik," kata Anies dalam konferensi pers mengenai perkembangan langkah hukum paslon AMIN di Posko Tim Hukum Nasional (THN) AMIN di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024) siang.
Hak angket tersebut diketahui mulanya merupakan inisiatif dari capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Anies pun mengaku Partai Koalisi Perubahan manyambutnya dengan baik.
"Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar, kami yakin bahwa Koalisi Perubahan Partai Nasdem, PKB, dan PKS akan siap bersama-sama," jelasnya.
Anies melanjutkan, pihaknya melalui Tim Hukum Nasional (THN) AMIN terus mengumpulkan data dan fakta mengenai dugaan kecurangan atau pelanggaran Pemilu 2024. Ia menegaskan pihaknya akan turut andil dalam proses kelancaran hak angket tersebut.
"Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi soal hak angket tersebut. Ia meresponsnya dengan jawaban singkat.
"Siap," ujar Cak Imin yang diketahui merupakan Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
