Kamis 29 Feb 2024 08:39 WIB

Timnas AMIN Kritik Program Makan Siang Gratis Prabowo yang Dibahas Kabinet Jokowi

Timnas AMIN menegaskan seharusnya program makan siang gratis bukan urusan Presiden.

Rep: Eva Rianti/ Red: Agus raharjo
Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian saat memberi keterangan klarifikasi ke wartawan mengenai kasus komika Lampung yang jadi tersangka kasus penistaan agama saat tampil di acara Desak Anies, di Posko Perubahan Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).
Foto: Republika/Eva Rianti
Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian saat memberi keterangan klarifikasi ke wartawan mengenai kasus komika Lampung yang jadi tersangka kasus penistaan agama saat tampil di acara Desak Anies, di Posko Perubahan Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Tim Nasional (Jubir Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN', Angga Putra Fidrian mengomentari tentang program makan gratis milik paslon 02 Prabowo-Gibran yang dibahas di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat awal pekan ini. Angga mencurigai hal itu sebagai hal yang tidak wajar karena belum ada peralihan kepemimpinan.

Ia juga menilai program tersebut hanya untuk pemenuhan janji. "Saya dan Pak Anies kan pernah menang di DKI Jakarta, waktu itu kita buat tim sinkronisasi. Waktu itu juga transisi dari Pak Jokowi (eks Gubernur DKI periode 2012-2014), nah harusnya ketika beda pemerintahan harusnya ada tim sendiri dan baiknya dilakukan setelah resmi pengumuman KPU," ujar Angga kepada wartawan, Rabu (28/2/2024).

Baca Juga

Angga menilai langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan membahas program paslon 02 itu memiliki maksud di baliknya. Sebab hal itu terkesan terburu-buru, padahal pengumuman resmi dari KPU belum ada.

"Sebenarnya justru kenapa buru-buru banget gitu ya pembahasan, jangan-jangan memang ada sesuatu nih karena semuanga mau 'dipagerin' dari awal bahkan sebelum ada pengumuman KPU. Itu sih yang memang jadi hal yang kurang pantas saja ya secara etik," tuturnya.

Angga menilai seharusnya program makan siang gratis itu bukan urusan Presiden Jokowi, melainkan Prabowo. Semestinya yang menyibukkan diri dengan program itu bukan Jokowi.

"Yang harusnya menentukan program ya Pak Prabowo, yang harusnya menentukan siapa yang menyusun tim transisinya juga Pak Prabwo, bukan malah Pak Jokowi. Jadi malah melegitimasi mengurangi kemenangan Pak Prabowo sih menurut saya," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut pengamatan Angga, program makan siang gratis disinyalir akan berjalan sebagai pemenuhan janji kampanye. Ia pun menyangsikan bahwa program yang diisukan memakan biaya Rp 15 ribu per anak per hari atau akan menghabiskan triliunan rupiah itu berjalan sesuai harapan.

"Sebenarnya sebelum bicara anggaran harusnya bicara konsep target, masyarakat belum tahu itu, sudah dikasih anggarannya berapa, jadi ya memang ini cuma pemenuhan saja sih. Jadi tidak menyelesaikan masalah dan tidak mengerjakan program seperti yang seharusnya," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi mengumpulkan para jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024). Uniknya, sidang itu sudah membahas program yang dicanangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dalam sidang kabinet tersebut salah satunya juga membahas program calon presiden terpilih berdasarkan hasil perhitungan suara sementara, Prabowo-Gibran, yakni program makan siang gratis bagi siswa.

"Tadi membahas program-program Pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Bahlil mengatakan, pembahasan program makan siang Prabowo bukan bermaksud untuk mendahului hasil resmi perhitungan KPU. Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyiapkan perencanaan program pemeritahan selanjutnya. "Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," ujarnya.

Kendati demikian, dalam Sidang Kabinet tersebut Bahlil mengaku belum mengetahui apakah selanjutnya juga akan dibahas mengenai program capres lainnya. "Saya tidak tahu kita lihat di tahap kedua saat KPU memutuskan. Tadi kan rancangan umum," kata Bahlil.

Bahlil juga menilai tidak memerlukan tim transisi untuk menjalankan pemerintahan selanjutnya. Pasalnya, pemerintahan saat ini dan ke depan akan terus berkelanjutan.

"Kalau tim transisi itu dalam pandangan saya pemerintahan terdahulu itu tidak sinkron dengan pemerintahan terpilih. Kalau pemerintahan sekarang berkelanjutan. Apanya yang mau ditransisi?" ujar Bahlil.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement