Jumat 05 Apr 2024 13:02 WIB

Mensos Ungkap BLT El Nino tak Masuk Anggaran Belanja Bansos Kemensos 2024

Risma mengaku anggaran BLT El Nino tahun 2023 sudah melalui persetujuan DPR.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menghadiri pemakaman almarhum Letnan Jenderal (Purn) Doni Monardo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin (4/12/2023).
Foto: Republika/Ali Mansur
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menghadiri pemakaman almarhum Letnan Jenderal (Purn) Doni Monardo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin (4/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dalam belanja bantuan sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun Anggaran 2023 sudah melalui persetujuan DPR RI.

“BLT El Nino 2023 sudah disetujui oleh DPR melalui kesimpulan rapat kerja di Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial dengan masa persidangan dua tahun sidang 2023-2024 pada Selasa, 7 November 2023,” kata Risma dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Baca Juga

Ia menjelaskan, anggaran BLT El Nino pada 2023 menyasar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pagu sebesar Rp 7,5 triliun. “Pembagian anggaran ini harus selesai pada Desember karena ini anggaran tahun 2023, sehingga harus habis di akhir 2023,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan, anggaran BLT El Nino tidak dimasukkan dalam anggaran belanja bansos Kemensos Tahun Anggaran 2024. Sehingga terdapat penurunan jumlah anggaran Kemensos pada 2024 menjadi Rp 79 triliun dari Rp 87 triliun pada anggaran 2023.

“Kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024, anggaran kami turun dari Rp 87 triliun menjadi Rp 79 triliun. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan sosial di 2024,” ujarnya.

Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Pemanggilan itu untuk agenda memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Diketahui, salah satu komponen permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah dugaan pembagian bansos untuk memenangkan salah satu paslon.

Mensos Risma hadir bersama Plt. Sekjen Kemensos Robben Rico dan Stafsus Mensos Don Rozano Sigit Prakoeswa.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement