REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan rencana kebijakannya mengatasi permasalahan kelompok separatis teroris (KST) Papua. Dia menyampaikan pandangan ketika menjadi pembicara dalam acara dialog publik yang digelar PP Muhammadiyah di  Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), Jawa Timur, Jumat (24/11/2023).

Prabowo awalnya menyebut bahwa KST Papua selama ini telah berlaku kejam terhadap rakyat Papua. Bahkan, warga Papua sendiri dibunuh oleh KST Papua. Di sisi lain, aparat kepolisian dan TNI terus mengalah sehingga banyak prajurit yang gugur di sana.

"Yang kejam sebetulnya ya para pemberontak itu, para separatis. Dia bunuh rakyat yang tidak berdosa, dia bunuh rakyat yang tidak bersenjata, dia bunuh rakyat dia sendiri," kata Prabowo di hadapan panelis.

Kendati begitu, Prabowo tetap ingin menerapkan pendekatan penegakan hukum yang bersifat lembut atau soft dalam mengatasi persoalan tersebut. "Kita ingin pendekatan penyelesaian politik yang damai," kata menteri pertahanan itu.

Penyelesaian damai itu, kata Prabowo, adalah dengan meminta KST Papua untuk menghentikan perlawanan dan kembali menjadi masyarakat biasa. Untuk memastikan solusi damai itu terjadi, Prabowo menyebut amnesti atau penghapusan hukuman bisa diberikan kepada anggota KKN.

"Kita usulkan ke mereka silakan tutup buku, tanggalkan senjatamu, kembali ke masyarakat, (beri) amnesti kalau perlu," kata mantan danjen Kopassus tersebut.

Prabowo menegaskan, dirinya tidak boleh menjanjikan amnesti karena pemberiannya merupakan wewenang presiden. Adapun dirinya belum menjadi presiden. "Insya Allah nanti siapa tahu saya (jadi presiden) bisa nanti berikan amnesti," kata eks panglima Kostrad tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika