Senin 27 Nov 2023 15:11 WIB

PKS Ingin Jakarta Jadi Ibu Kota, Cak Imin: PKB Sampai Hari Ini Yakin IKN Dijalankan

Cak Imin menilai perbedaan sikap PKS adalah dinamika biasa.

Rep: Eva Rianti/ Red: Teguh Firmansyah
Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmennya saat acara Rakornas  Gakkumdu di Jakarta, Senin (27/11/2023). Rakornas Gakkumdu ini dalam rangka meningkatkan soliditas sekaligus menyamakan pemahaman persepsi dalam sebuah penegakan hukum pemilu dalam mewujudkan keadilan pemilu. Rakornas ini mengangkat tema Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bersahabat.
Foto: Republika/Prayogi
Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyampaikan komitmennya saat acara Rakornas Gakkumdu di Jakarta, Senin (27/11/2023). Rakornas Gakkumdu ini dalam rangka meningkatkan soliditas sekaligus menyamakan pemahaman persepsi dalam sebuah penegakan hukum pemilu dalam mewujudkan keadilan pemilu. Rakornas ini mengangkat tema Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bersahabat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan agar Jakarta tetap menjadi Ibu Kota dan mengharapkan itu terjadi jika Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terpilih jadi presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, PKB memiliki pandangan lain. 

 "Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir, tapi intinya dinamika biasa," kata Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada wartawan, Senin (27/11/2023). 

 

Imin menuturkan bahwa PKB tetap sejalan dengan undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Hal itu sesuai pada peraturan perundang-undangan soal IKN yang diputuskan di parlemen. 

 

"PKB sampai hari ini masih, ya yakin bahwa undang-undang IKN itu harus dilaksanakan," ujar Ketua Umum PKB tersebut. 

 

Dikonfirmasi secara terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa memang PKB di parlemen telah menyetujui UU IKN. Dia mengaku menghargai PKS atas keinginannya yang keukeuh agar Jakarta tetap jadi Ibu Kota. 

 

"Ya itu sikap PKS dari awal kita hormati," kata Jazilul kepada Republika di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. 

 

Kendati demikian, Jazilul tampak punya perspektif lain juga. Meski tidak mengungkapkan secara jelas bahwa ada arah yang akan sejalan dengan PKS ke depannya. 

 

"PKB melihat posisi etik saja. Kalau masyarakat lagi sulit, miskin, enggak pantas kita buat istana. (Artinya) ya kalau posisi secara resmi kan sudah di-undang-undang. Sikap ketika UU diputuskan, PKB setuju, tapi kan keadaan hari ini secara etis karena masyarakat lagi kesulitan masak kita bangun istana," ungkapnya. 

 

Sebelumnya diketahui, PKS menguatkan gagasan bahwa Jakarta akan tetap menjadi Ibu Kota, meski pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur tengah digencarkan petahana atau incumbent Presiden Joko Widodo. Hal itu digaungkan PKS saat meluncurkan program kampanye nasional bertajuk 'Jakarta Tetap Ibu Kota Negara' di Depok, Jawa Barat pada Ahad (26/11/2023).

 

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku sejak awal partainya memang menolak  pemindahan Ibu Kota Negara. Penolakan itu telah dikuak di Senayan atau DPR RI dari Fraksi PKS dan akan menjadi isu unggul dalam pemilu 2024. 

 

"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)," kata Syaikhu dalam agenda kick off Kampanye Nasional PKS yang turut dihadiri oleh capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, dikutip dalam keterangannya, Ahad. 

 

Syaikhu menuturkan, sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak. Mulai dari kalangan tokoh masyarakat hingga akademisi dan aktivis. 

 

"Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU (rancangan undang-undang) IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara," jelasnya. 

 

Lebih lanjut, Syaikhu menjelaskan bahwa PKS juga memandang adanya tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara. Yakni dari sudut pandang historis, pembangunan, serta keberlanjutan. 

 

Secara historis,cDKI Jakarta adalah tempat Presiden RI dan Wakil Presiden RI pertama, Ir. Soekarno-Mohammad Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. 

 

"Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan. Ibu Kota Negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme," jelasnya. 

 

Adapun dari segi pembangunan, PKS menilai upaya menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota. Melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil. 

 

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," terangnya. 

 

Sementara dari segi keberlanjutan, Syaikhu mengatakan, PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau. 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement