REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan catatan kritis terhadap visi misi para calon presiden (capres) di bidang pendidikan dan guru. P2G menilai visi-misi para capres dinilai belum mampu memberi solusi komprehensif terhadap ragam persoalan pendidikan dan guru di tanah air.
"Isi misi dan program para capres masih bersifat populis dan belum menyentuh akar masalah pendidikan dan guru,” ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim lewat siaran pers, Senin (27/11/2023).
Satriwan mengatkan, visi-misi para capres dan calon wakil presiden (cawapres) belum menyentuh lima persoalan dan isu fundamental guru Indonesia. Di mana, kelima persosalan itu meliputi aspek kesejehateraan guru yang sangat rendah, kompetensi guru yang masih rendah, rekrutmen dan distribusi guru yang masih amburadul, perlindungan guru yang minim, dan buruknya pengembangan karir guru.
P2G mencatat, pasangan calon (paslon) nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ingin menuntaskan rekrutmen guru ASN. Menurut Satriwan, niat tersebut perlu diapresiasi, tapi P2G sangat menyayangkan karena solusi yang ditawarkan paslon tersebut masih mengambang. P2G ingin kepastian agar pasangan itu berkomitmen membuka kembali rekruitmen Guru PNS bukan PPPK saja.
“Tagline ‘perubahan’ yang diusung pasangan ini justru tidak menawarkan perubahan sama sekali dalam hal rekrutmen guru, kesejahteraan, peningkatan kompetensi, maupun rekrutmen dan distribusi,” kata Satriwan.
Lalu P2G mencatat, paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berjanji menambah tunjangan guru sebesar Rp 2 juta per bulan. Jika dikalkulasikan, maka tunjangan guru itu akan menyedot APBN sebesar Rp 79,2 triliun per tahun. Pasangan itu juga berjanji akan menetapkan upah minimum guru non-ASN secara nasional.
“P2G mengapresiasi komitmen pasangan Prabowo-Gibran untuk menetapkan upah minimum guru non-ASN. Namun, Prabowo-Gibran tidak memberikan solusi secara komprehensif terkait lima isu fundamental terkait guru,” kata dia.
Kemudian P2G mencatat paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, berjanji untuk menetapkan gaji guru sebesar sekitar Rp 20 juta per bulan. Tapi, kata Satriwan, dalam kalkulasi riil P2G wacana itu tidaklah realistis. Sebab Rp 20 juta dikali 3,3 juta guru berjumlah Rp 66 triliun per bulan.
Menurut dia, dengan angka itu negara harus menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp 792 triliun di luar gaji ke-13 dan THR per tahun khusus untuk gaji guru. Angka itu, kata dia, justru melampaui alokasi 20 persen APBN untuk fungsi pendidikan. Dalam APBN tahun 2023 saja, anggaran pendidikan menyedot sekitar Rp 612 triliun dana APBN yang tidak semua dikelola Kemdikbudristek dan Kemenag.
"Tidak mungkin rasanya, anggaran untuk sekadar gaji guru melebihi 20 persen APBN untuk pendidikan," kata Satriwan.
Di samping itu, dari tiga paslon, pasangan Ganjar-Mahfud yang paling sedikit menggunakan idiom pendidikan, hanya sebanyak 10 kali, dan guru hanya sebanyak lima kali. Sementara pasangan AMIN disebut paling banyak menggunakan idiom pendidikan, yakni 110 kali, dan guru
45 kali dalam visi-misinya. Sementara Prabowo-Gibran menggunakan idiom pendidikan sebanyak 14 kali dan guru 38 kali dalam visi-misinya.
"P2G menilai janji ketiga pasangan Capres-Cawapres masih solusi yang parsial dan bersifat populis semata. Belum memandang dan menawarkan solusi komprehensif sebagai satu sistem pendidikan nasional," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika