Selasa 28 Nov 2023 12:24 WIB

TKN Prabowo-Gibran Sindir Megawati Soal Penguasa Bertindak Seperti Orba

TKN Prabowo-Gibran sindir Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penguasa ibarat Orba

Rep: Febryan A/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. TKN Prabowo-Gibran sindir Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penguasa ibarat Orba.
Foto: Dok.TPN Ganjar-Mahfud
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. TKN Prabowo-Gibran sindir Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penguasa ibarat Orba.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan keras Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa zaman Orde Baru (Orba).

Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN, Habiburokhman, menyebut, pihaknya sangat menghormati Megawati dan menyambut positif pidato presiden RI ke-5 itu. Pidato itu diyakini sebagai nasihat dari seorang tokoh bangsa untuk semua pihak.

Baca Juga

"Yang kami tangkap inti pesan beliau adalah agar siapa pun yang sedang memegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politik kelompoknya," kata Habiburokhman lewat keterangan tertulisnya, Selasa (28/11/2023).

Sehubungan dengan inti pesan Megawati itu, Habiburokhman lantas menyoroti kasus dugaan pelanggaran netralitas pejabat pada Pemilu 2024 yang justru memihak kepada pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Setidaknya, ada tiga dugaan indikasi pelanggaran netralitas yang dilakukan kepala daerah demi memenangkan Ganjar-Mahfud. Pertama, Bupati Majalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan caleg PDIP dan capres Ganjar.

Kedua, dugaan pelanggaran netralitas Penjabat (Pj) Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar yang membuat program Kancing Merah.

Ketiga, dugaan pelanggaran netralitas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang diduga meneken kontrak politik atau pakta integritas untuk memenangkan Ganjar di Sorong. Kini, Yan terjerat kasus korupsi dan sudah ditahan oleh KPK.

"Belakangan ini banyak warga mempertanyakan soal pakta integritas PJ Bupati di Sorong, dugaan ketidaknetralan Pj bupati Cilacap dengan program Kancing Merah, dugaan ketidaknetralan bupati di Majalengka dan banyak lagi," kata Habiburokhman.

Menurut wakil ketua umum Partai Gerindra itu, kekuasaan politik adalah amanah dari rakyat yang harus diraih dengan cara-cara yang terhormat. "Jangan karena takut kehilangan kekuasaan atau takut tidak berkuasa lagi kita melakukan hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi," ujarnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri berpidato dengan berapi-api dalam Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). Dia menyebut tak ingin masa seperti Orde Baru kembali, yakni masa ketika penguasa melanggengkan kekuasaan segelintir kelompok.

Megawati memperingati para "bapak-bapak" untuk tidak bertindak seperti penguasa era orba. "Mestinya Ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi Ibu jengkel, karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" ujar Megawati.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement