Selasa 28 Nov 2023 15:52 WIB

TKN Prabowo-Gibran: Megawati Gelisah Pak Jokowi Ogah Jadi Petugas Partai

Nusron menyebut penguasa hari ini dibentuk oleh Megawati selama 10 tahun terakhir.

Rep: Febryan A/ Red: Agus raharjo
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dalam rapat koordinasi nasional relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Jakarta, Senin (27/11/2023) malam.
Foto: Dok.TPN Ganjar-Mahfud
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dalam rapat koordinasi nasional relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Jakarta, Senin (27/11/2023) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menepis pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa era Orde Baru (Orba). TKN menyebut pernyataan tersebut hanya bentuk kegelisahan Megawati karena tak bisa menjadikan Presiden Jokowi petugas partai.

Sekretaris TKN, Nusron Wahid awalnya menyampaikan bahwa penguasa hari ini dibentuk oleh Megawati sendiri selama 10 tahun terakhir. Sebab, Presiden Jokowi merupakan kader yang diusung PDIP sebagai capres sejak Pilpres 2014.

Baca Juga

Kemudian, Nusron menilai tidak ada tanda-tanda bahwa Presiden Jokowi berlaku seperti penguasa rezim Orde Baru. Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto kekuasaan terpusat pada satu partai, sedangkan sekarang kekuasaan tersebar di banyak partai politik. Kini, politisi lintas partai mengisi kursi-kursi menteri di Kabinet Pemerintahan Jokowi.

"Jadi kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan Orde Baru, ciri-ciri Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. (Adapun) hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," kata Nusron kepada wartawan di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

Nusron menambahkan, ciri-ciri lain rezim Orde Baru adalah jumlah partai politik dibatasi hanya tiga. Adapun sekarang terdapat 18 partai politik peserta Pemilu 2024. 

Dia juga mempertanyakan dasar yang dijadikan landasan menyebut Presiden Jokowi melakukan intimidasi seperti rezim Orde Baru. "Tidak relevan kalau pada hari ini kekuasaan dianggap menakut-nakuti, mengancam, yang mengancam ini siapa? Yang diancam siapa?" kata politikus Golkar itu.

Nusron menyimpulkan, pernyataan Megawati itu jelas tidak terbukti. Menurutnya, pernyataan tersebut hanya ilusinasi dari sosok orang tua yang sedang gelisah. Megawati diyakini gelisah karena gagal menjadikan Presiden Jokowi petugas partai yang tunduk atas semua keinginan PDIP.

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu," kata Nusron.

"Tetapi, Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri berpidato dengan berapi-api dalam Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). Dia menyebut tak ingin masa seperti Orde Baru kembali, yakni masa ketika penguasa melanggengkan kekuasaan segelintir kelompok.

Megawati memperingati para "bapak-bapak" untuk tidak bertindak seperti penguasa era orba. "Mestinya Ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi Ibu jengkel, karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" ujar Megawati.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement