REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya netralitas dan profesionalitas ASN menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Penekanan tersebut disampaikan saat Khofifah memimpin Upacara Peringatan HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tahun 2023 di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (29/11/2023).
"Pesta Demokrasi akan selalu disandingkan dengan netralitas ASN. Maka netralitas termasuk profesionalitas inilah yang ingin saya tekankan kepada seluruh anggota Korpri di Jawa Timur," kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, Korpri memiliki peran penting dan strategis dalam membangun Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. Ia pun minta seluruh pengurus Korpri untuk terus menjaga anggotanya.
"Agar tetap tegak lurus kepada negara, Pancasila, dan UUD 1945. Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar Korpri untuk terus-menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme," ujarnya.
Khofifah pun mengingatkan tantangan Korpri di era perubahan yang sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat terjadi akibat pesatnya perkembangan teknologi. Situasi itu pun membuat harapan masyarakat terus meningkat.
"Ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan komprehensif. Saat ini dunia sudah digerakan oleh AI, IoT, Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, bahkan verifikasi biometrik, sehingga kita tidak bisa lagi menggerakan pemerintahan dengan cara-cara lama dan pendekatan masa lalu," ucapnya.
Khofifah mengharapkan, digitalisasi sistem di semua sektor layanan pemerintahan dimaksimalkan. Ia mengatakan, pelayanan yang lebih cepat, mudah, akurat dan dapat diakses secara online merupakan suatu kebutuhan. Mengingat, harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terus meningkat tajam.
"Korpri harus mampu membaca dan menjawab perubahan ini. Agar birokrasi Jawa Timur berkembang dan betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045," kata dia.
Khofifah menambahkan, meritokrasi dalam birokrasi juga merupakan hal yang harus segera diimplementasikan. Hal ini sangat penting, agar birokrasi di Jawa Timur semakin baik. Apalagi, sistem ini sudah diterapkan semua negara maju di dunia.
"Maka semua hal harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan, dan tanpa diskriminasi," ucapnya.
Untuk memastikan hal tersebut, lanjut Khofifah, dibutuhkan suatu ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan. Khofifah mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mendesain sistem penggajian baru dengan model single salary dan sistem pensiun yang lebih mensejahterakan.
"ASN merupakan aset negara, maka mereka berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika