Zebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan tanggapannya soal kritik pembangunan IKN oleh pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jokowi pun tak mempermasalahkan kritikan tersebut.
Namun Jokowi menegaskan bahwa pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang.
"Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini kan silakan. Tetapi IKN sudah ada UU-nya, sudah ada UU-nya," kata Jokowi di Hutan Kota JIEP Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Jokowi menegaskan, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu justru dilakukan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang selama ini terjadi. Sehingga pembangunan dan investasi tidak hanya terfokus di Pulau Jawa saja, namun juga di seluruh daerah di Indonesia.
"(Ketimpangan) Justru kebalikannya. Kita ini tidak ingin Jawasentris tapi ingin Indonesiasentris. Karena kita ingin 58 persen PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58 persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58 persen itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesiasentris," jelas Jokowi.
Jokowi yakin, pembangunan IKN bisa mendorong terciptanya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah lainnya. Selain itu, juga diharapkan terjadi pemerataan jumlah penduduk yang tak hanya terfokus di Pulau Jawa saja.
"Juga penduduk, populasi Indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa. Terus yang 17 ribu? Yang lainnya mestinya kan ada pemerataan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
