Sabtu 02 Dec 2023 16:46 WIB

Timnas AMIN Targetkan Indeks Demokrasi Indonesia Naik Jadi 7,50 pada 2029

Pada 2019 skor indeks demokrasi Indonesia 7,03, lalu turun menjadi 6,71 pada 2022.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang saat menghadiri silaturahim nasional relawan Garda Matahari di Jakarta, Jumat (1/12/2023). Pertemuan membahas konsolidasi barisan Garda Matahari untuk memenangkan kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dan mengingatkan bahwa Pilpres 2024 bukan semata-mata pergantian kepemimpinan tetapi menginginkan ada orientasi baru dalam pembangunan ke depan.
Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang saat menghadiri silaturahim nasional relawan Garda Matahari di Jakarta, Jumat (1/12/2023). Pertemuan membahas konsolidasi barisan Garda Matahari untuk memenangkan kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dan mengingatkan bahwa Pilpres 2024 bukan semata-mata pergantian kepemimpinan tetapi menginginkan ada orientasi baru dalam pembangunan ke depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) menargetkan indeks demokrasi di Indonesia naik menjadi 7,50 pada tahun 2029. Anggota Bidang Riset dan Kajian Timnas AMIN, Anang Zubaidy, di Jakarta, Sabtu, mengatakan saat ini kondisi demokrasi di Indonesia memiliki masalah, khususnya dalam kebebasan berekspresi, terlihat dari nilai indeks demokrasi yang merosot.

"Pandangan Mas Anies tentang demokrasi, kalau kami masih menyebut Indonesia dengan Konoha, Indonesia dengan Wakanda, itu berarti ada masalah dengan kebebasan berekspresi," kata Anang dalam Diskusi dan Peluncuran Agenda HAM oleh Amnesty Internasional di Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Baca Juga

Berdasarkan catatan Timnas AMIN, pada 2019 indeks demokrasi di Indonesia memiliki skor 7,03. Namun, pada 2022, indeks demokrasi itu turun menjadi skor 6,71.

 

Terkait komitmen untuk menjamin demokrasi, lanjut Anang, hal itu bisa dilihat dari rekam jejak dari masing-masing capres dan cawapres, khususnya ketika mereka menjadi pejabat publik.

"Sehingga, masyarakat bisa menilai apakah visi dan misi itu betul-betul membumi dan akan diimplementasikan," katanya.

Anang menambahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki program kerja Delapan Jalan Perubahan. Dari delapan jalan itu, katanya, salah satunya ialah mengenai kualitas demokrasi di Tanah Air.

"Salah satu jalan perubahan itu adalah memulihkan kembali kualitas demokrasi dan menjamin tegaknya hukum dan HAM (hak asasi manusia)," kata Anang.

Sebelumnya, dalam diskusi tersebut, Amnesty Internasional Indonesia meminta seluruh pasangan calon peserta Pilpres dapat melaksanakan tiga agenda HAM, salah satunya yakni perlindungan atas kebebasan berekspresi. Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Ari Pramuditya menilai sejauh ini Pemerintah Indonesia masih gagal dalam melindungi, mempromosikan, dan menjamin hak asasi warga negara.

Sehingga, menurut dia, Pemilu 2024 dapat menjadi momen bagi masyarakat yang menginginkan perubahan atas permasalahan-permasalahan HAM menuju ke arah lebih baik. "Kita akan punya presiden yang baru, yang akan memimpin selama lima tahun ke depan, tetapi apakah akan ada benar-benar perubahan?" ujar Ari.

 

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement