REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut, Prabowo Subianto tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi debat perdana antar capres bertemakan hukum hingga hak asasi manusia (HAM). Sebab, Prabowo sudah berpengalaman mengikuti debat.

Direktur Juru Debat TKN, Budiman Sudjatmiko menjelaskan, Prabowo sudah pernah mengikuti debat resmi antar capres ketika maju pada Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo juga sudah mengikuti ajang debat cawapres pada Pilpres 2009.

"Jadi, menurut saya Pak Prabowo tidak harus diajari lagi ya. Beliau sudah berpengalaman. Beliau menurut saya jauh lebih berpengalaman dari kita," kata Budiman kepada wartawan di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Mantan politikus PDIP itu menyebut, dalam debat-debat sebelumnya tentu Prabowo sudah menjajal tema hukum pemerintahan, penguatan demokrasi, hingga HAM. Karena itu, TKN hanya perlu menyerahkan data dan isu terbaru terkait tema tersebut kepada Prabowo.

"Mungkin yang berkaitan dengan reformasi, birokrasi, politik demokrasi, dan HAM ya isu terbaru saja yang memang harus kita siapkan," kata anggota Dewan Pakar TKN itu.

Debat perdana Pilpres 2024 akan digelar di Kantor KPU RI pada Selasa (12/12/2024). Debat pertama mengusung tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Ajang adu gagasan itu akan mempertemukan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Kemarin, Amnesty International Indonesia, sebuah LSM yang fokus pada isu HAM, meminta KPU RI memasukkan tiga agenda HAM dalam debat capres dan cawapres. Salah satunya agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Amnesty ingin agar ada pertanyaan bagaimana visi-misi para capres menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan mencegah peristiwa kelam itu terjadi pada masa mendatang.

Prabowo Subianto sendiri punya beban sejarah atas kasus pelanggaran HAM peristiwa penculikan aktivis 1998. Mantan Danjen Kopassus TNI AD itu diduga terlibat dalam kasus penghilangan paksa para aktivis penentang Orde Baru, meski dugaan itu hingga kini tak pernah terbukti karena dia belum pernah diadili.

Ikuti Whatsapp Channel Republika