Senin 11 Dec 2023 22:02 WIB

Ganjar Inginkan Angka 7 Persen Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen dibutuhkan SDM berkualitas.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Capres no urut 3 Ganjar Pranowo memakai merchandise pada acara grand launching official merchandise Ganjar-Mahfud di FX Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2023). Official Merchandise Ganjar-Mahfud ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ngefans terhadap Ganjar-Mahfud sekaligus salah satu upaya TPN Ganjar-Mahfud untuk menggalang dana kampanye secara adil, jujur dan terbuka.
Foto: Republika/Prayogi
Capres no urut 3 Ganjar Pranowo memakai merchandise pada acara grand launching official merchandise Ganjar-Mahfud di FX Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2023). Official Merchandise Ganjar-Mahfud ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ngefans terhadap Ganjar-Mahfud sekaligus salah satu upaya TPN Ganjar-Mahfud untuk menggalang dana kampanye secara adil, jujur dan terbuka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa momentum bonus demografi harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Agar mendapatkan momentum tersebut, harus dipersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas.

"Kita mau ekonomi tumbuh 7 persen itu kalau industri industrialisasinya dan investasi, bukan lapangan pekerjaan, tugas kami menyiapkan SDM yang baik," ujar Ganjar dalam dialog yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Senin (11/12/2023).

Baca Juga

"Bagaimana caranya agar si miskin juga akan bisa melompat, kelompok perempuan juga harus bisa melompat, disabilitas bisa melompat. Maka wajib hukumnya jangan pernah ditawar, berapapun kemudian yang kita butuhkan diinvestasikan," sambungnya.

Ia sendiri sudah berkeliling Indonesia pada enam hari pertamanya pada masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Salah satu keluhan yang paling sering ia terima adalah susahnya mencari pekerjaan.

Di situlah, negara harus hadir dalam membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Termasuk kebijakan pemerintah yang mempermudah masyarakat untuk membuka usaha.

"Kalau sulit, yang harus memutuskan adalah pemimpin tertinggi, yang harus disalahkan adalah pemimpin tertinggi," ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement