Selasa 12 Dec 2023 23:19 WIB

Soal Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan, Ganjar Janjikan Super Apps

Ganjar menanggapi pertanyaan panelis dalam debat.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Erdy Nasrul
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berbicara saat menyampaikan visi misi saat debat perdana Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat capres perdana mengangkat tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, kerukunan masyarakat, dan pelayanan publik.  Debat tersebut berlangsung selama 120 menit yang terdiri dari 6 segmen dan 18 pertanyaan yang dipandu oleh moderator Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berbicara saat menyampaikan visi misi saat debat perdana Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat capres perdana mengangkat tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, kerukunan masyarakat, dan pelayanan publik. Debat tersebut berlangsung selama 120 menit yang terdiri dari 6 segmen dan 18 pertanyaan yang dipandu oleh moderator Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjanjikan super apps atau aplikasi super guna membantu kelompok rentan seperti anak, perempuan dan disabilitas memperoleh pelayanan publik. Lewat aplikasi semacam ini, Ganjar meyakini pelayanan publik dapat dimaksimalkan. 

Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi pertanyaan panelis dalam debat pertama paslon peserta Pilpres 2024 di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023). Ganjar awalnya menjanjikan pengambilan keputusan pemerintah dan pembangunan melibatkan kelompok rentan sejak awal. 

Baca Juga

"Kebetulan 10 tahun saya pengalaman soal ini. Hadirkan mereka dalam Musrembang agar pengambil keputusan aware apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan bisa sesuai yang diharapkan. Sehingga mereka paham mana yang dibangun agar tidak protes," kata Ganjar. 

Ganjar juga mengakui pentingnya pelibatan kelompok rentan sebagai alat kontrol publik. Sehingga kinerja ASN dapat dipantau bermanfaat atau tidak. 

"Dari segi ASN mesti ada kontrol publik, kami ada LaporGub! (aplikasi di Jateng) sebagai komplain publik, pemerintah nggak boleh baperan," ujar Ganjar.

Ganjar menilai aplikasi ini layak dikembangkan di pentas nasional. Sehingga pemerintah dapat menindaklanjuti pelayanan publik yang belum maksimal. 

"Ini yang akan jadi goverment super apps. Kalau enggak jalan, pemerintah (tingkatan) tertinggi yang ambil (tindakan) agar kelompok ini (rentan) dapat afirmasi," ujar Ganjar. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement