Ahad 17 Dec 2023 08:22 WIB

Prabowo Nilai Kebijakan Hilirisasi SDA Mampu Tingkatkan Pendapatan Negara

"Semua kekayaan alam kita harus diolah di bumi Indonesia," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto menghadiri Konsolidasi Nasional Partai Gerindra di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2024). Konsolidasi Nasional yang bersifat internal dan tertutup tersebut membahas strategi pemenangan Prabowo-Gibran di pilpres serta pemenangan Partai Gerindra di pileg.
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto menghadiri Konsolidasi Nasional Partai Gerindra di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2024). Konsolidasi Nasional yang bersifat internal dan tertutup tersebut membahas strategi pemenangan Prabowo-Gibran di pilpres serta pemenangan Partai Gerindra di pileg.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menilai bahwa kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mampu meningkatkan pendapatan negara. Ia pun berkomitmen melanjutkan kebijakan hilirisasi jika terpilih sebagai presiden pada 2024.

"Strateginya Pak Jokowi sudah benar, tidak akan mengizinkan kekayaan kita (SDA) dijual murah sebagai bahan mentah ke bangsa asing. Tidak mau lagi gitu, semua kekayaan alam kita harus diolah di bumi Indonesia," kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Sarasehan Peningkatan Kemandirian Pesantren di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (16/12/2023).

Baca Juga

Menurut dia, kebijakan tersebut sangat tepat karena jika sumber daya alam diekspor dalam bentuk mentah, tidak akan optimal dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian bangsa, sehingga pentingnya mengolah SDA tersebut sebelum diekspor. Dia mengatakan, bahwa proses pengolahan ini harus mencakup tahapan hulu hingga hilir sehingga pabrik-pabrik pengolahan berada di dalam negeri.

“Jadi, kalau sumber alam kita dalam bentuk mentah, itu berarti hulu. Kita tidak mau izinkan dijual murah, dalam bentuk mentah lagi. Harus diolah, diolah, diolah sampai pabrik-pabrik hilirnya ada di bumi Indonesia,” ucap Prabowo.

Ia mencontohkan bahwa pada 2017, nikel diekspor dalam bentuk mentah, menghasilkan pendapatan sebesar 3,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp50 triliun. Namun, setelah larangan ekspor nikel diberlakukan oleh Presiden Jokowi pada 2020, penghasilan dari ekspor nikel pada 2022 meningkat drastis menjadi 33,8 miliar dolar AS, naik 10 kali lipat atau 1000 persen.

Dia menilai, kebijakan larangan ekspor nikel mentah menunjukkan dampak positif bagi pendapatan negara, juga membuka lapangan kerja bagi anak-anak Indonesia.

“Ini yang sekarang kita bisa gunakan untuk bantu rakyat kita. Sudah luar biasa untuk BLT, bantuan raskin, dan untuk BPJS,” ujar Prabowo.

Selain itu, dia juga memberikan contoh konsep pengolahan sumber daya alam dengan analogi “pohon industri." Menurutnya, melalui perencanaan yang terstruktur, nilai tambah dari komoditas seperti nikel dapat meningkat signifikan, bahkan hingga 67 kali lipat.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement