Rabu 27 Dec 2023 08:32 WIB

Tanggapan Timnas AMIN Soal Dana Kampanye Rp1 Miliar yang Dilaporkan ke Bawaslu

Timnas AMIN menegaskan akan konsisten mencatat dana kampanye.

Rep: Eva Rianti/ Red: Agus raharjo
Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan (tengah) dan Muhaimin Iskandar (kanan) bergurau sebelum menyampaikan pidato politiknya dalam acara diskusi dan kalibrasi bersama pemuda di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023). Acara diskusi bertajuk Mengupas Pikiran Capres dan Cawapres 2024 yang diikuti ratusan mahasiswa se-Jawa Tengah dan DIY tersebut untuk menjaring aspirasi pemuda dengan membahas sejumlah topik tentang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/YU
Foto: ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan (tengah) dan Muhaimin Iskandar (kanan) bergurau sebelum menyampaikan pidato politiknya dalam acara diskusi dan kalibrasi bersama pemuda di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023). Acara diskusi bertajuk Mengupas Pikiran Capres dan Cawapres 2024 yang diikuti ratusan mahasiswa se-Jawa Tengah dan DIY tersebut untuk menjaring aspirasi pemuda dengan membahas sejumlah topik tentang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/YU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Coach Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' Ahmad Ali menyampaikan tanggapannya tentang adanya pihak yang melaporkan AMIN ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI karena dianggap berbohong soal dana kampanye sebesar Rp 1 miliar. Angka tersebut dinilai janggal dan berbeda jauh dibandingkan dua paslon capres/cawapres lainnya.

"Rp 1 miliar itu angka yang besar menurut saya, yang dilaporkan dana kampanye itu dalam rekening kampanye saat sebelum daftar menjadi calon presiden," kata Ali kepada wartawan, Selasa (26/12/2023).

Baca Juga

Ali menekankan angka tersebut merupakan jumlah yang wajar saat membuka rekening dana kampanye. Pelaporannya sendiri dilakukan sebelum adanya kegiatan kampanye Pilpres 2024 yang diketahui berlangsung mulai 28 November 2023 lalu.

"Saat dilaporkan itu sebelum ada kegiatan kampanye. Nah dalam perjalanannya kemudian mengisi, ada dana terdiri sumbangan, ada dalam bentuk uang, ada dalam bentuk barang, APK (alat peraga kampanye), dan lain-lain," ujarnya.

Saat disinggung lebih lanjut mengenai transparansi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ali memastikan pihaknya bakal transparan dalam pelaporan dana kampanye. Transparansi tersebut, kata dia, akan terbukti pada laporan akumulatif, alias hingga akhir proses kampanye.

"Kan yang dimaksud transparansi KPU itu setelah selesai pemilu, nanti kemudian akan dilihat, di-record tentang penggunaan dan laporan dana kampanye secara keseluruhan. Dilaporkan awal itu adalah saat kita memulai kampanye, dan (kemudian) saat berakhir kampanye, nanti ketika dalam perjalanan 'oh ada Rp 200 miliar' misal yang dilaporkan, darimana semua uang itu, itulah kemudian transparansi yang akan disampaikan dalam pencatatan-pencatatan akuntansi dalam laporannya ke KPU," jelas dia. 

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tersebut menegaskan bahwa Timnas AMIN akan konsisten melakukan pencatatan dana kampanye yang masuk dalam keberjalanan masa kampanye. "Insya Allah kami tidak akan banyak uang yang kami catat, karena kami tidak punya uang," ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, gara-gara dianggap berbohong soal dana kampanye, capres-cawapres nomor urut 1 AMIN dilaporkan ke Bawaslu. Dana kampanye hanya Rp 1 miliar dianggap kontras dengan kenyataan di lapangan.

Pelaporan ke Bawaslu dilakukan kumpulan advokat dari Lingkar Nusantara (Lisan). Ketua LISAN, Hendarsam Marantoko, mengatakan, pelaporan ke Bawaslu dilakukan pada Jumat (22/12/2023). "Ketika pasangan AMIN  hanya mencantumkan dana awal kampanye hanya Rp 1 miliar itu sangat janggal," kata Hendarsam, Ahad (24/12/2023).

Angka itu tidak realistis jika dilihat dari aktivitas kampanye mereka. Jika dihitung dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di area Menteng saja sudah cukup tinggi.  

"Bila kita coba hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elite, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye ke-38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya 1 miliar?" ungkap dia.

Adanya keraguan ini membuat Lisan melaporkan ke Bawaslu. Pasangan AMIN diduga memanipulasi data dana awal kampanye. Hendarsam juga mengambil contoh dari pengalaman Pilgub DKI 2017. Saat itu, kata dia, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana lebih dari Rp 50 miliar.

"Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya," jelas Hendarsam.

Namun, Hendarsam juga menjelaskan,  dana besar saat 2017 lalu memang dana kampanye yang dihabiskan hingga final. Hendarsam menambahkan tidak elok jika pasangan AMIN memanipulasi dana awal kampanye hanya untuk kepentingan pencitraan. Seolah pasangan AMIN hanya menggunakan dana yang kecil dań banyak didukung dari dana partisipasi para pendukungnya.

Dengan tidak transparannya pasangan AMIN di pelaporan dana awal kampanye, Hendarsam khawatir akan transparansi di masa mendatang. "Kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana nanti ketika sudah menjabat sebagai Presiden. Mari kita cermati sama-sama, agar bangsa ini kelak akan dipimpin oleh seseorang yang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsanya sendiri," papar Hendarsam.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement