REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengaku menerima laporan bahwa KPU RI mengirim logistik Pemilu 2024 tanpa pengawalan aparat kepolisian. Dia mengingatkan KPU agar tidak melakukan hal itu lagi.

"Ada salah satu laporan, ini baru saja saya dapat laporan ini, ada pengiriman logistik KPU tidak ada pengawalan sama sekali. Hanya satu orang supir, kemudian truk itu ditinggalkan untuk mencari alamat gudang KPU. Tolong hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi," kata Bagja kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Bagja tak mengungkap di daerah mana peristiwa itu terjadi. Dia hanya menyebut bahwa peristiwa tersebut terjadi di "samping DKI Jakarta".

Bagja khawatir, peristiwa serupa juga terjadi di tempat lain. "Walaupun logistiknya bukan surat suara, tapi itu menandakan akan terjadi permasalahan jika teman-teman KPU tidak terbuka dan tidak menghubungi aparat keamanan setempat untuk kemudian mengawal distribusi logistik teman-teman TPS, KPPS," ujarnya.

Bagja meminta KPU ke depan untuk selalu menyampaikan jadwal pengiriman/distribusi logistik kepada Bawaslu, KPU setempat, dan juga aparat keamanan untuk pengawalan. Dia yakin Polri akan selalu bersedia memberikan pengawalan logistik KPU. 

Menurut dia, selain pengiriman logistik tanpa pengawalan, sebenarnya masih ada sejumlah masalah lain terkait logistik yang perlu disampaikan ke publik. Dia akan menyampaikan isu sensitif itu pada kesempatan selanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika