REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) Sudaryono menepis pernyataan capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo yang menyinggung pihak yang bertanya terkait sulitnya akses pupuk di Provinsi Jateng, saat debat capres tidak memahami data.
Sudaryono mengatakan, sulitnya akses terhadap pupuk subsidi adalah fakta yang selalu disampaikan para petani saat dirinya berkeliling Jateng. Salah satu faktor yang menyusahkan dipengaruhi oleh penerapan Kartu Tani.
"Para petani mengeluh sulit dapat pupuk subsidi karena Kartu Tani itu fakta di lapangan. Jadi tidak perlu menuding pihak lain tak paham data," kata Sudaryono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/12/2023).
Sudaryono menjelaskan, banyak petani di Jateng yang kesulitan dengan mekanisme penggunaan Kartu Tani. Di antaranya, terjadi di Kabupaten Karanganyar dan Kota Tegal.
"Saya mendapatkan informasi, bulan lalu ratusan petani anggota Gapoktan Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, marah lantaran Kartu Tani tak bisa digunakan menebus pupuk bersubsidi. Lalu juga ada informasi dari Gapoktan Akur Tani Jaya Kota Tegal yang anggotanya sulit mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran mereka tidak mendapatkan Kartu Tani," kata Sudaryono.
Menurut Sudaryono, permasalahan Kartu Tani terjadi saat petani tak bisa menebus pupuk bersubsidi. Padahal, petani memiliki Kartu Tani dan terdata baik di Dinas Pertanian dan pihak bank yang telah ditunjuk pemerintah.
"Karena kartu berhubungan dengan bank, bahwa itu digesek mesinnya error, setelah itu menunggu beberapa hari, begitu datang error lagi, nunggu beberapa hari lagi," terang dia.
Selama Kartu Tani tidak sisa dipakai, sambung dis, petani terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya dua kali lipat daripada pupuk bersubsidi. Untuk pupuk jenis urea misalnya, harga subsidi ditebus petani hanya Rp 135 ribu per sak. Sedangkan harga nonsubsidi mencapai Rp 360 ribu degan ukuran yang sama.
Begitu pula pupuk jenis Phonska harga subsidi dijual Rp 165 ribu per sak. Sedangkan harga nonsubsidi untuk Phonska plus bisa mencapai Rp 600 ribu per sak. "Kalau enggak ada ya ujung-ujungnya petani beli pupuk yang tidak subsidi, akhirnya ongkos biaya produksi tanaman menjadi mahal," terang Sudaryono.
Karena itu, lanjut Sudaryono, Prabowo-Gibran hadir membawa solusi bagi petani. Salah satunya menyederhanakan proses petani untuk memperoleh pupuk subsidi dengan menghapus Kartu Tani. "Para petani memang menginginkan pupuk mudah didapat. Saya pastikan, kalau Prabowo-Gibran menang, Kartu Tani hilang, pupuk mudah didapat, petani sejahtera," kata Sudaryono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
