REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar benar-benar bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini disampaikan Jokowi pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
"Kemudian KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak, tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja," kata Jokowi.
Ia mengatakan, KPU yang bertindak sesuai dengan aturan saja bisa dicurigai masyarakat. Apalagi jika KPU bertugas tak sesuai aturannya. Menurutnya, jika hal ini tidak dijaga bersama-sama, maka akan berbahaya bagi legitimasi pemilu di Tanah Air.
"Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama jangan sampai terjadi, ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," ungkapnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta KPU untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan tanpa diskriminasi. Seluruh warga negara tersebut, kata Jokowi, harus mendapatkan pelayanan yang baik.
"KPU harus memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik secara langsung, bebas rahasia, dan tanpa diskriminasi. Layani semua mereka ini," kata dia.
Jokowi menekankan, pemerintah harus bisa mengajak para pemilih menjadi pemilih yang cerdas dan tidak mudah percaya hoaks yang bisa menimbulkan konflik dan perpecahan. Menurut dia, pendidikan politik juga harus dilakukan secara masif, baik memberikan edukasi terkait tahapan pemilu dan juga mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas.
"Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik, pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar pemilu berjalan jujur dan adil berjalan sukses dan lancar," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
