REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh komponen masyarakat bersama-sama menjaga penyelenggaraan pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil. Hal ini disampaikan Jokowi pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
"Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa menjaga pemilu ini berjalan jujur dan adil, proses lancar dan hasilnya baik dan terpercaya," kata Jokowi dalam sambutannya.
Selain itu, Jokowi juga kembali mengingatkan seluruh aparat negara, baik ASN, TNI dan Polri agar bersikap netral dan tidak memihak. Menurut dia, aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu, seperti mengawal pengiriman logistik ke daerah yang sulit terjangkau, dll.
"Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu, misalnya bantuan pengiriman logistik ke tempat sulit dan wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan kita bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar benar-benar bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ia mengatakan, KPU yang bertindak sesuai dengan aturan saja bisa dicurigai masyarakat.
Apalagi jika KPU bertugas tak sesuai aturannya. Menurutnya, jika hal ini tidak dijaga bersama-sama, maka akan berbahaya bagi legitimasi pemilu di Tanah Air.
"Kemudian KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak, tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja," kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan, KPU baik pusat maupun daerah harus siap menyelenggarakan pemilu 2024 secara jujur, adil, dan terpercaya.
"Siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil dipercaya oleh rakyat dan pemilu 2024 tinggal 45 hari. Waktunya sudah sangat dekat. Semuanya harus siap," ujarnya.
Penyelenggaraan pemilu 2024 ini sangatlah kompleks karena merupakan pemilu serentak, baik pemilihan presiden, maupun pemilihan DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemilu serentak ini melibatkan sekitar 204.807.222 orang di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.771 desa.
"Melibatkan 18 partai politik nasional dan enam partai lokal Aceh. Kita bisa bayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini. Sangat kompleks sekali," kata dia.
Kendati demikian, penyelenggaraan pemilu ini merupakan perintah dari Undang-Undang yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Karena itu, tata kelola penyelenggaraannya pun harus dipastikan kesiapannya. Baik kesiapan petugas di lapangan maupun ketersediaan logistik, serta kesiapan sistem teknologi.
"Kita harus pastikan tata kelola baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistik harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologi harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semua harus baik," jelas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
