REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) jika menemukan penempelan alat peraga kampanye Pemilu 2024 di fasilitasnya.
"Kami akan melaporkan kepada Bawaslu apabila ditemukan pelanggaran penempelan alat peraga kampanye," kata Direktur Utama PT TransJakarta, Welfizon Yuza di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
Yuza menuturkan para pelanggan juga bisa melapor kepada petugas apabila melihat penempelan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024 dalam lingkungan TransJakarta.
TransJakarta tidak akan berpikir dua kali untuk menindak tegas jika menemukan ada pelanggan yang melanggar protokol layanan pelanggan dalam Pemilu 2024. Dalam protokol tertulis dilarang menyebarluaskan, memasang dan menempel APK dan bahan kampanye pemilu di berbagai tempat dalam lingkungan TransJakarta.
Selain itu, pihaknya selalu menjaga armadanya dari APK dengan membuat larangan tertulis pada rangkaian bus dan mengimbau seluruh penumpang mematuhi aturan tersebut. "TransJakarta adalah aset publik jadi jangan terjadi penempelan-penempelan alat peraga kampanye, maka kami mengajak semua pelanggan untuk menjaga bersama," katanya.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Ismail menambahkan imbauan tersebut wajib dipatuhi sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pada Pasal 70 ayat (g) disebutkan bahwa alat peraga kampanye dilarang ditempelkan di sarana dan prasarana publik serta di pasal 71 ayat (e) menyebut APK juga dilarang di fasilitas tertentu milik pemerintah.
"Kita semua sepakat bahwa selama itu transportasi publik resmi milik pemprov, kita harus tunduk dan patuh pada peraturan yang ada," ujar Ismail.
Ismail juga mengimbau kepada seluruh peserta Pemilu Tahun 2024 agar tidak menempelkan stiker-stiker yang dapat merusak estetika pada transportasi umum. "Kita harus berkomitmen tetap menjaga keindahan dan sebagainya sehingga keinginan untuk berkampanye dengan alat-alat yang bisa dilekatkan untuk tidak dilakukan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika