REPUBLIKA.CO.ID, BOYOLALI - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kembali melaunching program Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti. Program tersebut merupakan salah satu program unggulan yang ditawarkan Ganjar-Mahfud untuk membenahi pendataan penduduk Indonesia.
KTP Sakti diluncurkan sebagai respons atas keluhan rakyat yang diserap Ganjar-Mahfud saat berkeliling Indonesia. Keluhan yang paling banyak diterima saat bertemu rakyat misalnya dari kalangan petani, nelayan, pedagang pasar yakni terkait bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran.
Hal itu, kata Ganjar, membuat kecemburuan sosial di masyarakat dan mengakibatkan turunnya tingkat ketidakpercayaan masyarakat akan pendataan yang dilakukan pemerintah.
"Setelah kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata banyak sekali komplain masyarakat soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan, lalu terjadi kecemburuan dan orang bicara tidak tepat sasaran," ujar Ganjar usai launching KTP Sakti di Lapangan Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Sabtu (30/12/2023).
Program KTP Sakti yang ditawarkan Ganjar-Mahfud untuk memudahkan distribusi berbagai program bansos yang sudah ada, seperti subsidi pendidikan, meliputi Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Kemudian subsidi kesehatan seperti subsidi keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta subsidi usaha produktif Kartu Tani, Pupuk, Solar Nelayan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM.
Seluruh bantuan tersebut akan diakomodasi pendistribusiannya hanya dengan menggunakan satu kartu saja, sehingga lebih mudah, efektif dan tepat sasaran.
"Kalau selama ini sudah banyak bantuan masing-masing direpresentasikan dengan satu kartu, sekarang akan kita jadikan satu hanya dengan KTP," kata Ganjar.
"Dengan KTP Sakti, profil masing-masing penduduk di Indonesia sudha kita ketahui. Mana yang miskin mesti dapat bantuan apa, yang profesi apa mesti dapat bantuan apa, sehingga satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini bisa kita turunkan menjadi alat untuk menyalurkan program lebih tepat sasaran," sambung Ganjar.
Lebih lanjut terkait sistem kepemerintahan yang lebih sederhana dan menyeluruh, Ganjar menyebutkan bahwa KTP Sakti nantinya juga beriringan dengan terbentuknya governance superapps.
Hal tersebut berdasarkan pengalaman Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode. Saat itu, Ganjar menginisasi program LaporGub yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah.
Oleh sebab itu, Ganjar mengatakan bakal meningkatkan program serupa dan langsung menerapkannya jika terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029.
"Yang begini yang bisa dibuat troubleshooting, karena report systemnya bisa kita perbaiki, kita kombinasikan pengalaman saya waktu di Jawa Tengah ada aplikasi LaporGub yang ini mau kita buat se-Indonesia sehingga menjadi governance superapps untuk mengontrol dengan data yang ada," kata Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
