REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pengamat politik, Ray Rangkuti, menyoroti soal penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum TNI yang terjadi di Boyolali. Ia menilai adanya peristiwa tersebut menambah citra buruk pelaksanaan pemilu 2024 ini.
"Setelah jeblok dalam hal pengelolaan, pengawasan, dugaan praktik politik uang dan penggunaan fasilitas jabatan, kini juga dihantui oleh berbagai tindakan kekerasan," kata Ray dalam keterangannya, Senin (1/1/2024)
Ray mengatakan, salah satu indikator pemilu demokratis bukan saja tidak adanya kekerasan, tapi juga masyarakat terhindar dari perasaan terintimidasi. Warga yang menggunakan hak politiknya untuk mendukung paslon tertentu tidak boleh diintimidasi apalagi mendapat perlakuan kekerasan.
Terkait kejadian tersebut, Direktur Lingkar Madani (Lima) tersebut meminta agar Panglima TNI segera menuntaskan kasus kekerasan teŕhadap relawan pendukung Ganjar-Mahfud dengan seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya. Ia juga meminta agar tak ada yang ditutup-tutupi dalam kasus tersebut.
"Bahkan jika demi menciptakan rasa tenang masyarakat dan menghindarkan dugaan yang tidak objektif, maka panglima TNI perlu mendorong proses peneĝakan hukumnya melalui proses hukum umum," ucapnya.
Ray juga mendesak Presiden dan Panglima TNI untuk memastikan bahwa seluruh prajurit TNI dalam struktur manapun, benar-benar netral dan independen. Oleh karena itu, sudah sebaiknya, pelibatan TNI dalam penyelenggaraan pemilu/pilpres atas nama memelihara keamanan perlu ditinjau.
"Selain bahwa pelibatan TNI dàlam keamanan tidak tepat, peristiwa Boyolali juga berpotensi menimbulkan perasaan tidak nyaman di sebagian pemìlih Indonesia," kata dia.
Ia menilai untuk menjaga perasaan nyaman, maka harus diupayakan dari sekarang. Hal tersebut sesuai dengan semboyan pemilu/pilpres tenang dan damai.
"Dengan begitu komitmen presiden untuk menjaga netralitas TNI khususnya benar-benar dapat terlihat wujudnya di lapangan," ungkapnya.
Selain itu, Ray juga menilai penting bagi Menhan untuk menyatakan sikapnya atas peristiwa tersebut. Untuk memastikan bahwa antara jabatan dan aktivitas politiknya sebagai capres dapat berjalan dengan semestinya.
"Mengingat TNI berada di bawah struktur Menhan, maka mengungkapkan langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi menunjukan sikap beliau sebagai menhan tetap terjaga," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
