Selasa 02 Jan 2024 07:39 WIB

PDIP Sebut Ada Lembaga Survei Giring Opini Publik untuk Satu Putaran Pilpres 2024

TPN percaya Pilpres 2024 berlangsung dalam dua putaran.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (18/12/2023).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (18/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima menyoroti hasil-hasil survei yang sekarang tak menjadi alat untuk merekam realitas di publik. Menurutnya, kini, survei justru menjadi media untuk menggiring opini publik.

Salah satu hal yang dilihatnya adalah desain hasil survei yang menggiring untuk terjadinya satu putaran pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dengan memenangkan salah satu pasangan calon.

Baca Juga

"Ini kan ada opini publik, dibangun lewat survei, kemudian diglorifikasi satu putaran. Kemudian survei yang harusnya memotret realitas, tapi ini menggiring realitas opini yang ada," ujar Aria Bima di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (1/1/2024).

"Jadi ada desain lembaga survei seolah-olah jadi satu putaran," ujarnya menegaskan.

Pihaknya sendiri bukan tak percaya data dan keilmuan dalam merekam opini publik terkait elektabilitas pasangan calon. Namun, ada upaya-upaya yang membuat hasil survei seakan hanya memenangkan kubu tertentu saja.

"Bukan tidak percaya proses untuk menentukan sampelnya, tapi prakondisi menurunkan kuesioner di tempat pengambilan sampel, ini memerlukan izin waktu 10 hari, ini selesai hasilnya mau berapapun bisa dipersiapkan," ujar Aria Bima.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sendiri percaya bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung dalam dua putaran. Meskipun sebelumnya mereka juga menyatakan optimistisnya dapat meraih 54 persen suara dalam kontestasi nasional tersebut.

"Jadi jangan sampai ada upaya menggiring opini lewat survei satu putaran, seolah-olah itu demokratis. Sementara aspek di dalam implementasi satu putaran itu adalah kerja aparat, ini yang bahaya," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.

Indikator Politik Indonesia merekam elektabilitas tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) usai debat yang digelar pada Jumat (22/12/2023). Teratas adalah pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang elektabilitasnya sudah mencapai 46,7 persen.

Di bawahnya ada pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan elektabilitas sebesar 24,5 persen. Terakhir adalah pasangan yang diusung Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dengan 21,0 persen.

"Kami belum menemukan data Prabowo-Gibran menyentuh angka 50 persen, belum sampai," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi lewat rilis daringnya, Selasa (26/12/2023).

Jika mengacu pada data tersebut, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dalam satu putaran tidak akan terwujud. Besar kemungkinan pasangan nomor urut 1 atau 3 yang akan menjadi kompetitor Prabowo-Gibran pada putaran kedua.

Sebab, ia mengatakan bahwa dalam surveinya memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 2,9 persen. Hal tersebut membuat angka elektabilitas Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud masih dapat bersaing.

"Saya ingatkan sekali lagi 2,9 persen margin of error kami, jadi saya tidak tahu siapa yang unggul di antara Ganjar atau Anies. Jadi kalau misalnya tidak terjadi satu putaran, misteri Tuhan selain jodoh dan kematian, adalah siapa pendamping Prabowo-Gibran di putaran kedua," ujar Burhanuddin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement