Jumat 05 Jan 2024 21:50 WIB

Alissa Wahid: Pemilu 2024 Mengorbankan Rakyat  

Alissa Wahid kritik pemerintah terkait Pemilu 2024.

Rep: febrian Fachri / Red: Nashih Nashrullah
Pendiri Gusdurian Alissa Wahid menyampaikan paparan saat peluncuran laman JagaPemilu.com di Jakarta, Jumat (5/1/2024). Jaga Pemilu meluncurkan laman JagaPemilu.com yang merupakan platform wadah pelaporan bagi relawan pemantau pemilu dan warga terkait pelanggaran atau pun tangkapan visual form C-Hasil, yaitu hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pendiri Gusdurian Alissa Wahid menyampaikan paparan saat peluncuran laman JagaPemilu.com di Jakarta, Jumat (5/1/2024). Jaga Pemilu meluncurkan laman JagaPemilu.com yang merupakan platform wadah pelaporan bagi relawan pemantau pemilu dan warga terkait pelanggaran atau pun tangkapan visual form C-Hasil, yaitu hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pendiri Gusdurian, Alissa Wahid, mengatakan, Pemilu 2024 banyak mengorbankan kepentingan rakyat demi melanggengkan kepentingan Presiden Joko Widodo. 

Demi meloloskan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, Presiden Jokowi bersama kolega-koleganya di partai politik menurut Alissa  rela menabrak koridor demokrasi. 

Baca Juga

"Sekarang Pemilu bukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat lagi, tapi dari rakyat, oleh rakyat, tapi untuk kepentingan kekuasaan. Itu kan sebetulnya mengorbankan rakyat," kata Alissa saat peluncuran website Jagapemilu.com, Jumat (5/1/2024).  

Putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid merasa miris karena pemerintahan sekarang melanggengkan kekuasaannya dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak, tapi dilakukan dalam koridor hukum. 

Artinya kata dia pemerintah dan DPR telah menyiapkan Undang-Undang dan peraturan yang membuat mereka aman dari jeratan hukum bila melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar secara etika.  

Misalnya, Alissa mencontohkan pemerintah mengucurkan bantuan sosial secara besar-besaran yang sebenarnya bertujuan untuk kepentingan politik Gibran.

Tapi hal itu tidak dapat dipersoalkan secara hukum karena penyerahan bantuan sosial dilakukan sesuai aturan. Dan tidak tampak jelas di permukaan kalau bantuan tersebut untuk memenangkan pasangan tertentu.  

"Misal pengucuran bantuan besar-besaran, kita lihat tidak menyalahi aturan. Tidak secara langsung menyentuh Pilpres. Tapi kita masyarakat sipil menyadari itu untuk kepentingan politis," ujar Alissa.  

"Jadinya susah melihat sesuatu itu melanggar atau tidak di ruang etis. Karena aturan sudah disiapkan untuk bisa mengakomodasi tindakan-tindakan tersebut," kata Alissa menambahkan.  

Alissa sendiri mengaku pernah mendapatkan laporan dari masyarakat kalau ada satu kampung yang diancam tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bila ada satu orang saja tidak mencoblos pasangan capres-cawapres tertentu. 

Alissa merasa miris karena ada upaya memanfaatkan bansos sebagai program pemerintah untuk menjadi kepentingan politik.  

Baca juga: Suka Bangun Malam Hari Kemudian Ingin Tidur Lagi, Baca Doa Rasulullah SAW Ini

"Ada laporan kesaya, kalau ada satu saja yang tidak coblos X semua satu kampung tak akan dapat BLT. Salahkah bansos? Salah kah BLT? Tidak. Tapi, secara etis ini tidak bisa dibenarkan," ucap Alissa.  

Untuk memastikan kecurangan tersebut tidak terjadi di sisa tahapan Pemilu, Alissa mendukung masyarakat sipil agar terlibat secara aktif menjaga dan mengawal pesta demokrasi. Ia berjanji akan mengerahkan relawan Gusdurian yang tersebar di seluruh Indonesia supaya ikut terlibat menjadi relawan Jaga Pemilu. 

photo
Daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024 - (Republika.co.id)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement