Ahad 07 Jan 2024 17:51 WIB

Ke Gibran, UMKM Keluhkan Soal Pungli Perizinan Hingga Sertifikasi Halal

Cawapres Gibran Rakabuming Raka mendengarkan keluhan UMKM soal perizinan di Cirebon.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Bilal Ramadhan
Cawapres Gibran Rakabuming Raka mendengarkan keluhan UMKM soal perizinan di Cirebon.
Foto: Republika/ Alfian choir
Cawapres Gibran Rakabuming Raka mendengarkan keluhan UMKM soal perizinan di Cirebon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kampanyenya. Melalui program 'Gibran Mendengar', dirinya berupaya menyerap aspirasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Cirebon soal pengurusan perizinan.

Ratusan pelaku UMKM berkumpul di kawasan Pusat Batik Trusmi, Kabupaten Cirebon pada Sabtu (6/1/2024). Mereka terdiri dari perajin tas, pembuat makanan ringan, dan makanan khas Cirebon seperti tapai ketan.

Baca Juga

Salah satu pelaku UMKM Gani Maulana yang menjual kerupuk kulit ikan patin meminta Gibran terus memperhatikan kemajuan UMKM jika nanti terpilih menjadi wakil presiden. Gani pun berharap bisa terus berkolaborasi dengan semua pihak dalam memajukan UMKM.

"Bantu kami untuk perizinan. Alhamdulillah sekarang sudah lebih mudah. Bantu kami memasarkan produk," kata Gani dalam keterangannya pada Ahad (7/1/2024).

Gibran menanyakan kepada Gani terkait kendala yang dihadapi selama ini. Menurut Gani, dirinya mengalami kesulitan pada peralatan karena UMKM-nya masih skala rumahan.

"Karena kami masih rumahan, jadi semua masih manual. Produk kami dijemur. Kami butuh alat seperti oven," kata Gani.

Gibran mengatakan akan berusaha mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini mengingat produk tersebut memiliki kualitas yang bagus.

"Ini produknya bagus. Kemasannya juga bagus," ujar Gibran sambil memegang produk keripik kulit ikan patin.

Sedangkan pelaku UMKM lainnya, Intan bercerita mengenai pengurusan izin seperti sertifikasi halal. Intan merasa khawatir atas kerumitan dalam proses perizinan, sertifikasi, dan pemasaran produknya di Cirebon.

"Mencari kepercayaan menjadi sulit, dan sering kali muncul pertanyaan apakah akan ada biaya tambahan atau apakah hasilnya akan terlalu mahal. Ini telah menciptakan rasa trauma bagi pelaku UMKM," ujar Intan.

Atas masalah itu, Gibran berjanji mendorong digitalisasi UMKM guna mempermudah proses perizinan usaha. Hal ini juga bertujuan mencegah pungutan liar dalam pengurusan izin.

"Kami akan terus mendorong digitalisasi, sehingga setelah warga merasakan kemudahan dalam mengurus izin usaha melalui OSS (Online Single Submission) tanpa adanya pungutan liar, mereka pasti akan mendukung semua upaya ini," ujar Gibran.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement