REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengkritik kinerja Prabowo Subianto selama kurang lebih 4 tahun dipercaya menjadi Menteri Pertahanan. Hasto melihat selama jadi Menhan, Prabowo hanya lebih banyak menambah utang negara untuk pembelian atau pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista). Sedangkan Hasto belum melihat dampak positif dari pengadaan Alutsista yang telah menghabiskan anggaran negara sampai Rp 380 triliun lebih itu. 

“Prabowo yang lebih banyak melakukan utang luar negeri untuk pengadaan alutsista. Harusnya kita dapat mengembangkan teknologi masa depan yang cocok dengan kondisi geografis Indonesia,” kata Hasto, di Istora Senayan Jakarta, Ahad (7/1/2024).

 

Kritik terhadap Prabowo ini dilontarkam Hasto beberapa jam menjelang debat capres edisi ketiga yang akan membahas seputar Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.

 

Hasto menyebut bila pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029, mereka tidak hanya sekedar melakukan pembelian alutsista dengan cara menambah utang negara.

 

Ganjar Mahfud kata dia lebih banyak mendorong kerja sama internasional melalui diplomasi pertahanan. Sehingga dapat mencegah konflik bilateral dari hulu.

“Ganjar Mahfud akan memberikan gagasan yang terbaik terkait dengan hubungan internasional dan mampu membuat Indonesia menjadi pelopor persaudaraan dunia, geopolitik,” ucap Hasto.

 

Hasto menambahkan baik Ganjar maupun Mahfud sudah lama terlibat dan berbicara mengenai politik luar negeri. Ganjar kata dia selalu aktif mendorong diplomasi luar negeri sejak dua periode menjadi anggota DPR RI. Begitu juga kata dia Mahfud MD. Mahfud pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarno Putri, dipercaya menjadi Menter Pertahanan.

 

“Kehadiran Prof Mahfud di dalam juga berpihak agar rakyat bisa mendayagunakan seluruh potensinya di dalam membangun kekuatan pertahanan dindalam pemgertian kolektifitas kita sebagai bangsa,” kata Hasto menambahkan.

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika