REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut tak semua data pertahanan negara dapat dibuka. Namun, Ganjar menilai data-data tersebut terbuka di situs Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).
"Ada datanya di Kemenkopolhukam, terbuka itu di website," singkat Ganjar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024) malam.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyoroti Prabowo yang enggan mengungkapkan sejumlah data terkait pertahanan dalam debat dengan Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan. Padahal, data-data yang ditanyakan tak bersifat rahasia dan terbuka untuk publik.
Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menjelaskan bahwa data yang ditanyakan ada di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sejumlah kementerian. Salah satu yang dilihatnya dan bersifat terbuka ada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).
"Jadi pada saat kami mencari data, kami nggak ngulik kok data-data rahasia, tidak ada satupun dokumen rahasia yang kami pakai, nggak ada. Jadi misalnya tentang MIF, pencapaian MIF September 2023, kami nemunya di LAKIP Kemenkopolhukam," ujar Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta.
TPN dan Ganjar juga mengacu pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tujuh jenis data yang dikecualikan terbuka karena dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
Tujuh jenis data tersebut adalah informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik sistem pertahanan; dokumen tentang strategi, operasi, dan intelijen; jumlah, komposisi, dan disposisi kekuatan; gambar dan data tentang situasi pangkalan militer; data prakiraan kemampuan militer; sistem persandian negara; dan sistem intelijen negara.
"Ketika Mas Ganjar misalnya menjabarkan bahwa alokasi anggaran belanja pertahanan kita dibandingkan dengan PDB itu cenderung menurun, ya sumber data kami adalah IISS di London yang setiap Februari biasanya mengeluarkan military balances dan military balances," ujar Andi.
"Ini salah satu data paling dipercaya di bidang pertahanan militer yang memuat kekuatan, kemampuan pertahanan, alutsista negara-negara seluruh dunia dengan analisis-analisis tajamnya," sambungnya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan, data terkait dengan pertahanan dan keamanan negara tak bisa seluruhnya dibuka. Ia mengatakan, ada data alutsista yang memang bisa dibuka untuk publik.
Namun banyak juga data pertahanan negara yang memang harus dirahasiakan. Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi debat capres pada Ahad malam, saat capres Prabowo Subianto diminta oleh capres lainnya agar membuka data pertahanan.
“Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan kemaanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka. Tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika