REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, bersama jajarannya menemui Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024). Todung menyampaikan berbagai persoalan terkait gelaran Pilpres 2024 kepada Hasyim.
"Jadi pada hari ini, Selasa tanggal 9 Januari 2024 KPU menerima kunjungan silaturahim dari Tim Pemenangan Nasional pasangan calon nomor urut 3, Mas Ganjar dan Pak Mahfud," kata Hasyim kepada awak media seusai pertemuan.
Todung mengatakan, pihaknya menemui Hasyim untuk menyampaikan sejumlah persoalan dengan tujuan menjaga kualitas dan integritas Pilpres 2024. Menurut Todung, ada banyak kesalahan komunikasi yang terjadi dan kini di benak publik muncul keraguan terkait penyelenggaraan pemilu.
"Kepada Pak Hasyim, tadi kami sampaikan bahwa ada skeptisisme di dalam benak publik mengenai beberapa hal menyangkut apakah itu netralitas aparat, apakah itu politik uang, apakah itu ya beberapa hal yang lain yang mungkin bisa kita sebut sebagai kriminalisasi dalam proses pemilu yang sedang dilangsungkan ini," kata Todung.
Todung menambahkan, pihaknya juga meminta penjelasan Hasyim persoalan surat suara dikirim di luar jadwal kepada pemilih di Taiwan. Ditanyakan juga persoalan simulasi pencoblosan menggunakan surat suara tiruan yang hanya terdiri atas dua kolom pasangan capres-cawapres, padahal ada tiga pasangan calon.
"Kita sudah mendapat penjelasan cukup banyak dari Pak Hasyim sebagai Ketua KPU. Dan kami memahami banyak sekali kompleksitas, banyak sekali masalah yang kita hadapi bersama," ujarnya.
TPN Ganjar-Mahfud, kata Todung, memahami bahwa KPU sebenarnya punya pedoman yang jelas dalam menyelenggarakan Pilpres 2024. Kendati begitu, lanjut dia, tentu saja muncul ekses dalam berbagai bentuk selama proses Pilpres 2024.
Todung berharap TPN dan KPU bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas Pilpres 2024. Salah satunya dengan meningkatkan jalinan komunikasi mengingat KPU sudah membuka hotline.
"Jadi, kami akan terus berkomunikasi dengan pihak KPU kalau ada sesuatu yang terjadi di lapangan membutuhkan komunikasi dan klarifikasi dari pihak KPU," ujarnya.
"Kami meyakini ada komitmen dari KPU membangun ekosistem pemilu dan pilpres yang betul-betul demokratis, sehingga Indonesia tetap dihormati di dunia dalam kontestasi politik ini," ujar ahli hukum penyelesaian sengketa itu menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
