REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan Umum 2024 semakin dekat. Masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia bersiap menyambut perayaan lima tahunan tersebut.
Upaya menyukseskan Pemilu 2024 juga dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam hal ini dilaksanakan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang menyelenggarakan kegiatan Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2024 di Belitung 10 Januari 2024.
Kegiatan ini dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahanan yang juga Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal ZA. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai Ditjen Bina Adwil, baik secara daring maupun luring.
Sebelum membuka acara, Safrizal memberikan apresiasi seluruh jajaran Ditjen Bina Adwil terhadap capaian realisasi tahun anggaran 2023 yang mampu mencapai angka 99.19 persen, yang diharapkan mampu menjadi tolak ukur dalam mencapai realisasi anggaran tahun 2024.
"Saya berikan apresiasi untuk realisasi anggaran tahun 2023, tapi saya juga berpesan untuk tetap memperhatikan capaian kinerja yang harus secara konkret dan terukur serta dilaksanakan dengan prinsip-prinsip governance yang akuntabel, efektif dan efisien" tegasnya.
Safrizal juga meminta setiap unit kerja memacu realisasi dan tancap gas sehingga tidak menumpuk realisasi di akhir tahun anggaran. Hal ini sejalan dengan upaya akselerasi kinerja organisasi dan ketersediaan ruang antisipasi di triwulan akhir tahun anggaran.
"Cara kerja usang dan konvensional dengan menunda-nunda pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran selesai sudah. Aplikasikan terobosan dan berbagai inovasi, sehingga kick off hari ni menjadi nyata bukan sekedar fatamorgana" sambung Safrizal.
Lebih lanjut Safrizal ZA, yang juga menjabat sebagai Indonesia National Representative untuk ASEAN Smart City ini menyampaikan kepada unit kerja yang turut memberikan dukungan dalam kelancaran dan sukses terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2024.
"Ingat selalu bahwa Ditjen Bina Adwil merupakan pembina dan pengawas umum maupun teknis untuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Trantibumlinmas di daerah, maka cipta kondisi dan koordinasi yang intenfis baik sub urusan trantibum, bencana maupun pemadam kebakaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mendukung kelancaran Pemilu 2024" ujar Safrizal.
Paralel dengan hal tersebut, Ia juga berpesan kepada seluruh pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bahwa di tahun 2024 yang merupakan tahun politik ini untuk lebih hati-hati dalam bersikap. Hindari kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan netralitas ASN agar terhindar dari sanksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Jadikan Ditjen Bina Adwil zero fault untuk pelanggaraan netralitas ASN, tidak hanya terkait dengan pelaksanaan disiplin pegawai namun juga harus mampu menjadi role model dan contoh baik untuk aparat kewilayahan seperti Camat, Lurah, Satpol PP, Satlinmas maupun Sat Damkarmat", tutup Safrizal.
Menutup rangkaian acara, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kinerja unit kerja eselon II sekaligus turut diserahkan buku kapita selekta data dan isu strategis lingkup bina administrasi kewilayahan kepada para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditjen Bina Adwil.
"Diserahkannya buku kapita selekta data ini merupakan aktualisasi dari peran vital Ditjen Bina Adwil sebagai sumber utama informasi kewilayahan sekaligus menjadi legasi intelektual dalam perumusan kebijakan secara teknokratik", tutup Safrizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
