REPUBLIKA.CO.ID, PASURUAN -- Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD, menjamin program bantuan sosial (bansos) tidak akan berhenti di Indonesia. Mahfud menegaskan program bansos tetap diselenggarakan siapa pun presidennya. Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud MD dalam acara halaqoh kebangsaan di Ponpes Canga'an di Pasuruan, Jawa Timur, pada Jumat (12/1/2024).
"Bansos tidak berhenti, siapa pun presidennya," kata Mahfud dalam kegiatan tersebut.
Mahfud mengingatkan bansos bukan hadiah dari pemerintah untuk rakyat. Mahfud menyatakan bansos sudah menjadi kewajiban pemerintah sesuai amanat konstitusi. "Bansos, BLT (bantuan langsung tunai) bukan hadiah dari pemerintah tapi kewajiban pemerintah. Kan ada di Undang-Undang Dasar, fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara," ujar Menkopolhukam itu.
Mahfud meminta masyarakat tak perlu takut bansos disetop karena mendukung Capres-Cawapres tertentu. "Awas 'kalau kamu nggak mau dukung ini bansos berhenti', itu bohong," ujar Mahfud.
Mahfud menilai program bansos memang harus diteruskan. Hanya saja, penyalurannya perlu dievaluasi agar sampai ke tangan yang tepat. "InsyaAllah akan kita lanjutkan dan tepat sasaran," ucap Mahfud.
Mahfud menyindir penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran malah memperkaya orang sudah berkecukupan dari segi materi. "Banyak pejabat masuk daftar bansos padahal sudah kaya. Banyak yang begitu. Betul ya?" ucap Mahfud di hadapan ratusan orang.
"Betulllll," sahut masyarakat.
Sebelumnya, TPN Ganjar Pranowo- Mahfud MD meminta Bansos yang akan disalurkan pemerintah itu untuk ditunda sampai Pilpres selesai. Sikap yang lebih tegas disampaikan Gus Imin dihadapan para kader PKB di Bandung. Dia dengan tegas akan menolak Bansos itu dibagikan selama Pemilu.
Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah bahwa pihaknya mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda hingga selesainya pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia hanya ingin bansos jangan sampai dipolitisasi.
Ia juga mengingatkan, bansos untuk tak diklaim berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, uangnya berasal dari rakyat yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR dalam penganggarannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
