REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai calon presiden (capres) Prabowo Subianto semakin menunjukkan sisi-sisi kepemimpinan otoritarianisme. Hal ini disampaikan Hasto menyusul pendukung Prabowo yang melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu usai menyinggung aset tanah Prabowo dalam debat pilpres ketiga.
Hasto menuturkan bahwa debat merupakan instrumen demokrasi untuk menyampaikan gagasan yang baik. Hasto pun menyebut bahwa hal tersebut menunjukkan benih-benih otoritarianisme.
"Kalau hanya karena debat saja dilaporkan, apalagi nanti kalau berkuasa. Jadi, terlepas ke Bawaslu laporannya, tetapi menunjukkan bahwa benih-benih otoritarian itu akan bekerja kembali," kata Hasto usai Konsolidasi Organisasi Internal Partai terkait Pemenangan Pileg dan Pilpres wilayah DIY di Kantor DPD Yogyakarta, Sabtu (13/1/2024).
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut juga menyebut bahwa pelaporan yang dilakukan pendukung Prabowo merupakan pengingkaran terhadap demokrasi. Ditekankan Hasto bahwa kalah maupun menang dalam debat tidak perlu saling melaporkan, apalagi dengan berbagai sentimen yang menyerang pribadi.
"Debat ini kan namanya instrumen demokrasi untuk menyampaikan gagasan yang baik. Tetapi Tim Pemenangan Pak Prabowo karena Pak Prabowo kalah debat di dalam tema debat yang seharusnya beliau unggul lalu mengadukan Pak Anies melakukan gugatan terhadap Pak Anies ini, kan, suatu pengingkaran terhadap demokrasi," ucap Hasto.
"Debat, ya, debat. Kalah debat tidak usah saling mengadukan apalagi dengan berbagai sentimen menyerang pribadi. Ini tidak serang pribadi karena rakyat harus tahu dan apa yang disampaikan itu bukan rahasia negara. Itu untuk mengukur bagaimana seorang pemimpin memahami hal luar terkait dengan geopolitik, hubungan luar negeri terkait dengan pertahanan, keamanan sesuatu yang harus dipahami. Jadi, jangan disalahkan karena kalah debat emosional, kemudian melakukan gugatan," kata dia menambahkan.
Hasto menuturkan bahwa PDIP tidak ingin ada kerusuhan dalam Pemilu 2024 nanti. Di sisi lain, katanya, PDIP juga menyiapkan satgas khusus untuk melakukan mobilisasi mengawal pemilu agar berjalan jujur dan adil (jurdil).
"Maka kami mengimbau agar suara moral yang makin kuat terdengar untuk pemilu ini betul-betul jurdil, demokratis, tidak ada politisasi bansos,” ungkapnya.
Hasto juga meminta agar kader PDIP khususnya di DIY untuk tidak takut dengan tekanan dan penindasan. Hasto mengutip pernyataan Proklamator RI Bung Karno, 'Jangankan sebuah bangsa, cacing pun diinjak-injak akan melakukan perlawanan'.
Disampaikan Hasto bahwa sudah ada kader PDI Perjuangan yang mengalami kekerasan fisik. Seperti di Boyolali, bahkan dikatakan ada juga kader yang sampai meninggal.
“Nah, kita saat ini arah pemilu sudah bergeser, pemilu sudah diwarnai dengan intimidasi ada kepala desa, ada ketua RT, kepala daerah, anggota legislatif, wartawan, bahkan tim dari Najwa Shihab pun diintimidasi melalui medsos, Butet (Kartaredjasa) seorang budayawan,” tegas Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
