REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia saat ini dihadapkan pada ancaman pertahanan akibat adanya ketidakpastian geopolitik dan posisi Indonesia yang strategis. Indonesia semakin dihadapkan pada kerawanan dan risiko yang bersifat dinamis dan kekinian, utamanya di kawasan yang ditimbulkan dari tarung global antara Amerika Serikat (AS) versus Cina.
"Tantangan tidak hanya berasal dari negara lain, tetapi juga karena adanya pergeseran centre of gravity (CoG)," ujar Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, di Jakarta dikutip Selasa (16/1/2024).
Menurut Andi, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur adalah pusat gravitasi baru. Sehingga menjadi keniscayaan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia, dengan daya gentar yang mampu menghalau berbagai jenis ancaman.
Andi menyebut, pengembangan postur militer yang saling terkoneksi dan terpusat di IKN harus diperkuat dengan peningkatan kapasitas anti akses/penangkalan wilayah (A2/AD) sebagai Benteng Nusantara. Hal itu untuk melawan ancaman di berbagai zona pertahanan.
"Kebutuhan untuk menata ulang gelar pasukan (redeployment) akibat adanya pergeseran tersebut harus didasarkan pada Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata) dan Sistem Pertahanan Berlapis," ujar Andi.
Hal itu harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai Garda Samudra (Guardian of the Seas) yang dapat diwujudkan melalui pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang mengarah pada pertahanan 5.0 yang SAKTI. Adapun SAKTI adalah perkasa dengan teknologi terkini.
"Pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0, dengan teknologi SAKTI, dengan rudal hipersonik, senjata siber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom," kata capres Ganjar Pranowo saat pemaparan visi misi pada debat ketiga di Jakarta, Ahad (7/1/2024).
Anggota Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud, Reine Prihandoko menjelaskan, untuk melakukan transformasi pertahanan menjadi Garda Samudra, Indonesia membutuhkan anggaran pertahanan hingga 2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan anggaran pertahanan di APBN 2024 baru di angka Rp 139 triliun.
"Saat ini Indonesia masih jauh dari upaya modernisasi karena anggarannya masih berada di bawah 1 persen dari PDB, jauh di bawah anggaran pertahanan negara-negara tetangga maupun negara adidaya, sehingga belum optimal dalam menghadapi gejolak geopolitik. Kebijakan pengadaan alutsista juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya (user)," ucap Reine.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
