REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melihat program-program yang dijanjikan oleh para pasangan calon presiden dan wakil presiden masih bersifat populis. Padahal, persoalan utama seperti sertifikasi guru masih belum tuntas. Di mana, nyaris setengah dari jumlah guru di Indonesia masih belum tersertifikasi sebagaimana perintah Undang-undang Guru dan Dosen.
“Kalau kami lihat, program-program yang ditawarkan oleh para capres itu justru masih populis ya,” ucap Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim kepada Republika, Rabu (17/1/2024).
Dia menyoroti janji-janji yang diutarakan oleh masing-masing pasangan capres-cawapres. Di mana, pasangan 01 menjanjikan sekolah gratis, yang belum terurai dengan baik maksud dari program tersebut. Menurut Satriwan, jika sekolah gratis itu dari jenjang SD hingga SMA dan berlaku untuk seluruh sekolah, termasuk swasta, maka akan membuat nasib sekolah swasta nelangsa.
“Karena sekolah swasta itu keberlangsungan pendidikan di sekolah swasta kan didasarkan kepada pembiayaan dari masyarakat, yaitu dari orang tua murid plus dari negara berupa BOS. Nah jadi kami justru mempertanyakan sekolah gratis itu,” kata dia.
Kemudian dia menyoroti anggaran yang akan digunakan oleh pasangan nomor urut 02 untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis. Di mana, Satriwan menyayangkan rencana penggunaan anggaran dana pendidikan untuk program tersebut. Sebagaimana diketahui, berdasar UU Dasar 1945, pemerintah wajib menganggarkan 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan.
“Nah ini justru akan menghilangkankesempatan-kesempatan terkait dengan fungsi-fungsi pendidikan yang lain jika Rp 400 triliun itu justru dipakai untuk program makan siang kemudian susu gratis,” tutur dia.
Sementara untuk janji-janji yang diutarakan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 03, yakni akan memberikan gaji guru sebesar Rp 20-30 juta per bulan, Satriwan sebut tidak masuk akal. Sebab, jika dijumlahkan dengan total guru sebanyak 3,3 juta orang, anggaran APBN akan terkuras hingga lebih dari Rp 1.000 triliun.
“Jadi kalau menggaji guru Rp 20-30 juta per bulan, dikali 12 bulan itu sudah menguras APBN kita lebih dari Rp 1.000 triliun. Nah tentu ini tidak masuk di akal ya gitu, tidak realistis,” terang Satriwan.
lihat halaman berikutnya >>>
Ikuti Whatsapp Channel Republika
