Rabu 17 Jan 2024 22:56 WIB

Ganjar Sampaikan Pentingnya Independensi KPK

Ganjar yakin dengan independensi maka tidak ada yang bisa intervensi KPK

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo usai menghadiri acara PAKU Intergritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/12024) malam.
Foto: Republiika/Nawir Arsyad Akbar
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo usai menghadiri acara PAKU Intergritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/12024) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menekankan pentingnya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut disampaikannya dalam acara PAKU Integritas yang digelar komisi antirasuah itu.

"Ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting, tidak untuk bisa diintervensi oleh siapapun," ujar Ganjar dalam sambutannya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam.

"Kejaksaan, kepolian juga bisa mendorong transparansi proses untuk masyarakat dan penegakan hukum yang bebas dari intimidasi," sambungnya.

Di samping itu, ia juga cara untuk memperkuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Salah satunya dengan peningkatan supervisi koordinasi antara pemerintah dan KPK.

"Cara perkuat LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing (pelaporan) dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya," ujar Ganjar.

Ia juga mendorong terjadinya digitalisasi sistem keuangan. Cara tersebut dinilainya dapat memantau segala pergerakan dan juga menghadirkan penghematan anggaran.

Termasuk transparansi anggaran. Menurutnya, hal tersebut penting dalam menelusuri asal usul uang yang pengawasannya memerlukan komitmen langsung dari pemimpin tertinggi.

"Transaksi tunai itu sulit dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti jadi komitmen, e-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban," ujar Ganjar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement