REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengomentari soal wacana mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Hasto mengungkapkan wacana tersebut sudah dibahas oleh partai pengusung pasangan calon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Kalau Prof Mahfud sebenarnya sudah ada pembahasan dengan Bapak Ganjar Pranowo, dengan Partai Politik Pengusung, PDIP Perjuangan, PPP Perindo dan Hanura," kata Hasto di Yogyakarta, Rabu (23/1/2024) malam.
Hasto mengatakan keputusan Mahfud untuk mundur dinilai penting dilakukan dalam memberikan keteladanan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Menurutnya keteladanan semacam itu kini tidak tampak lantaran justru berbagai pihak malah menyalahgunakan kekuasaan yang seharusnya netral.
"Kejadian di Boyolali harusnya tidak boleh terjadi. Kemudian kekerasan di Maguwo yang merenggut nyawa Mas Andi yang sebelumnya mendukung Pak Jokowi kemudian harus merelakan nyawanya sekarang berhadapan dengan yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dulu Pak Prabowo itu ditentangnya karena wataknya yang emosional ini kan sangat menyedihkan. Maka kami berharap momentum yang tepat itu nanti Prof Mahfud akan menyampaikan sikapnya," ungkapnya.
Hasto menambahkan, dirinya juga menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut seorang presiden boleh berkampanye dan memihak saat Pemilu sedang berlangsung. Karena itu keteladanan yang ingin ditunjukan Mahfud dinilai perlu dilakukan.
"Maka Prof Mahfud akan membangun upaya-upaya politik yang memberikan contoh, politik sebagai tradisi bukan semata-mata kekuasaan tetapi untuk menggelorakan kebangkitan Indonesia dengan gagasan, dengan kepemimpinan yang rakyat kepemimpinan yang visioner dan itu memerlukan etika dan moral yang baik dari calon-calon pemimpin," ujarnya.
Hasto berharap pemilu dapat diwujudkan secara bebas, jujur, dan adil. Ia menilai masih ada waktu untuk menunjukkan komitmen tersebut. Namun ketika situasional memburuk, Mahfud akan mengambil suatu keputusan yang tegas dalam momentum yang tepat.
"Karena kalau Prof Mahfud nggak ada beban, ada calon yang lain ada beban karena anggaran yang dikelola itu sangat besar dan kita lihat potensi-potensi penyalahgunaan dari anggaran dari kementerian yang kelolanya itu," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Mahfud menyatakan siap mundur dari Menkopolhukam. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam."Saya bersepakat melakukan itu (mundur) pada saatnya. Agar saya tidak lebih terikat," tutur Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
