REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jadwal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, semakin dekat, tepatnya pada 14 Februari 2024. Dari ketiga calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres), belum ada satu pun yang memastikan bakal melakukan kebijakan membuat ekosistem tembakau berjalan positif.
Koordinator Nasional Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakau Nusantara (APPTN), Samukrah, menilai, selama ini, banyak kebijakan maupun regulasi yang merugikan industri hasil tembakau (IHT). Dia ingin agar IHT bisa stabil dengan kebijakan baru.
"Namun sayangnya ketiga pasangan capres dan cawapres belum ada yang berani memaparkan kebijakan supaya IHT tidak lagi dirugikan," ucap Samukrah dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Samukrah menjelaskan, pernyataan ketiga pasangan capres dan cawapres masih terkesan setengah hati mengambil sikap tentang IHT. Dia menyebut, ketiga capres dan cawapres hendaknya tidak mengabaikan nasib pihak yang selama ini berkontribusi besar bagi keberlanjutan ekosistem tembakau.
Itulah sebabnya, Samukrah meminta, para capres dan cawapres dapat melibatkan pemangku kepentingan ekosistem tembakau dalam perumusan kebijakan masa depan. "Bila para pemangku kepentingan ekosistem tembakau yang memang mengerti letak masalahnya tidak dilibatkan, ke depan menyoal tembakau bakal terus terasa dirugikan," ujar Samukrah.
Dia merasa perlu menyoroti sikap para capres-cawapres, lantaran hingga debat keempat tidak ada satu pun yang spesifik menyinggung dan memerhatikan masa depan ekosistem tembakau. Bahkan, menurut Samukrah, ekosistem tembakau hanya dijadikan objek politik ketiga capres-cawapres demi kepentingan meraup suara dalam Pilpres 2024.
Oleh sebab itu, kata Samukrah, jika masih juga acuh pada kebijakan ekosistem tembakau yang baik, APPTN bakal mengirimkan pernyataan sikap dan aspirasi langsung diberikan kepada tiga pasangan.
Pengamat ekonomi pertanian Perhepi, Zainal Abidin menyampaikan, siapa pun capres yang terpilih, mempunyai kewajiban selalu menjaga stabilitas dan memajukan IHT. "Ketiga capres cawapres perlu merumuskan kebijakan menciptakan IHT berkeadilan. Makin baik IHT maka membuka banyak lapangan kerja dan pendapatan ekonomi nasional," kata Zaenal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
