REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto kerap menerima pertanyaan soal sikap Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden yang dibolehkan berpihak dan berkampanye. Para penanya itu, ungkap Andi, kerap membandingkannya dengan sikap Barack Obama yang menyatakan dukungannya kepada Hillary Clinton.
Menurutnya, dua kasus tersebut adalah hal yang berbeda. Sebab, Obama mendukung Hillary karena keduanya berasal dari partai politik yang sama, yakni Partai Demokrat. Selain itu, Obama juga tak memaksakan putrinya, Malia Ann untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).
"Kejadian di Indonesia (satir Andi) adalah Obama tiba-tiba memutuskan mendukung Trump," ujar Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
"Lebih parah lagi Obama kemudian mengusung dua anaknya, Malia dan Sasha, satu sebagai cawapres, satu sebagai ketua umum. Dan Malia yang hari ini usianya 25 tahun belum memenuhi syarat, diutak-atik regulasinya, terjadi pelanggaran etik," sambungnya.
Andi sendiri merupakan mantan anggota Tim 11 Jokowi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Namun kini, ia melihat hal yang berbeda dari Jokowi yang sekarang dinilainya erat kaitannya dengan nepotisme dan pelanggaran etik.
"Titik beda saya sama dengan Pak Jokowi, tentang nepotisme, tentang politik dinasti, tentang pelanggaran etik berat. Itu saja titik beda saya sama Pak Jokowi hari ini," ujar Andi.
Ia sendiri berharap, Jokowi di sisa kepemimpinannya dapat menunjukkan komitmen netralitas pada kontestasi nasional saat ini. Meskipun diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka merupakan cawapres dari Prabowo Subianto.
"Benar-benar menginginkan, menyarankan netralitas Presiden. Karena banyak hal kenegaraan yang harus difokuskan oleh presiden sampai Oktober 2024," ujar mantan gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa seorang presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.
"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
