REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL – Nahdliyin Nusantara akan melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) di Kampoeng Mataram, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Ahad (28/1/2024).
Mubes dilaksanakan untuk menyikapi adanya mobilisasi vertikal di kalangan warga NU, mulai dari PBNU, PWNU, hingga ranting secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Dalam rangka untuk mengembalikan netralitas Nahdlatul Ulama di tengah situasi pemilihan presiden (Pilpres) saat ini, maka Nahdliyin Nusantara melakukan refleksi yang didasarkan pada khittah NU.
"Berita-berita dan banom-banomnya yang terlibat dalam aktivitas dukung mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu secara terbuka, sungguh sangat meresahkan para Nahdliyin, karena penggunaan jamiah untuk kepentingan politik praktis," kata Sekretaris Mubes Nahdliyin Nusantara, Zuhdi Abdurrahman, di Bantul, Sabtu (27/1/2024).
Nahdliyin Nusantara juga melakukan refleksi berdasarkan nila-nilai keulamaan yang berpijak pada ahlussunah wal jamaah an-nahdliyyah. Nilai-nilai tersebut menegaskan arti pentingnya ammar maruf nahi munkar, sehingga memberikan pengertian nilai-nilai ulama yang berpijak pada keilmuan, kejujuran, keteladanan, kerahmatan, dan pengayoman (riayatul ummah).
Selain itu refleksi juga didasarkan pada dasar-dasar politik ahlussunah wal jamaah an-nahdliyyah yang dipahami bukan untuk mencari kemenangan kekuasaan, tetapi untuk menegakkan nilai-nilai moral di dalam pengelolaan kemenangan kekuasaan, keadilan, dan berdemokrasi yang bersih dari suap menyuap.
Nahdliyin Nusantara mengacu pada hukum-hukum yang ditetapkan Muktamar NU tahun 1999 dan 2002 tentang nasbul imam dan demokrasi dan tentang money politik, bahwa mengangkat imam itu wajib yang harus disertai dengan penciptaan masyarakat demokratis.
"Sementara money politic adalah haram dan bentuk pengkhianatan, karena money politic itu lidaf'il haq lithashilil bathil," ungkapnya.
Nahdliyin Nusantara juga memandang hubungan di dalam jamiah itu didasarkan pada AD ART. Sehingga setiap jenjang kepemimpinan di dalam jamiah adalah ranah kebijakan jamiah yang juga perlu ditakar melalui ukuran-ukuran AD ART.
"Ketataan pengurus jamiah adalah puncaknya adab dalam berjamaah, dan tawashau bil haq dalam berjamaah adalah bagian dari implementasi berjamiah yang ada AD ART-nya," ucapnya.
Nahdliyin Nusantara mendorong agar PBNU mengambil sikap netral dan mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan yang mandiri dan mencerminkan karakter politk berbasis Aswaja.
Nahdliyin Nusantara memandang Rais aam dan jajaran syuriah PBNU memiliki hak mutlak menegur dan memberhentikan pengurus PBNU yang terlibat langsung dengan praktik politik praktis dalam Pemilu.
Baca juga: Ingin Segala Urusan Dipermudah Allah SWT? Baca Doa dari Alquran Berikut Ini
"Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga NU menyalurkan hak-hak politiknya dalam setiap Pemilu dan tidak mengarahkan secara vulgar dan murahan agar pengurus NU dari PBNU sampai MWC memilih salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres," tuturnya.
Mubes akan digelar pada Ahad (28/1/2024) pagi hingga sore. Sejumlah tokoh yang dijadwalkan akan hadir antara lain KH As'ad Said Ali, KH Malik Madani, KH Asyhari Abta, KH Chaidar Muhaimin, KH Nawawi Yasin, Prof Nadirsyah Hosen (online/zoom), Dr Gaffar Karim, KH M Imam Azis, dan KH Abdul Muhaimin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
