REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) memberikan dukungannya terhadap capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dukungan diberikan lantaran pasangan calon (paslon) nomor urut 2 itu dinilai memperhatikan nasib petani plasma sawit.
"Dukungan kami berikan karena program-program Prabowo-Gibran yang mempercepat hilirisasi industri sawit," ujar Sekretaris Jendral APPKSI Arifin Nur Cahyono dalam keterangan pers pada Rabu (31/1/2024).
Adapun sebelum menyatakan dukungan, APPKSI mendatangi kediaman Prabowo pada Kamis (25/1/2024). Ini dilakukan guna menyampaikan sejumlah harapan petani plasma sawit, apabila Prabowo-Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Prabowo pun setuju dengan usulan APPKSI yang memiliki anggota 2,5 juta petani plasma sawit ini.
"Pertama kami meminta agar dana pungutan ekspor CPO yang dihimpun oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) agar dialokasikan bagi pendidikan anak-anak kami dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta program beasiswa bagi anak anak petani dan pekerja di perkebunan sawit," ujar Arifin.
Usulan kedua dari APPKSI agar adanya program pemerintah untuk membangun sekolah menengah kejuruan (SMK)terkait perkebunan kelapa sawit di daerah perkebunan sawit.
"Ketiga, yaitu dana pungutan ekspor CPO agar dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di daerah areal perkebunan sawit dan pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar areal perkebunan sawit," ujar Arifin.
Usul keempat APPKSI ke Prabowo-Gibran yaitu soal dana pungutan ekspor CPO agar digunakan untuk program pinjaman dana revitalisasi kebun-kebun petani plasma dan mandiri.
"Kelima, adalah mempercepat program sertifikasi lahan lahan perkebunan sawit para petani sawit plasma dan mandiri," ujar Arifin.
Oleh karena itu, Arifin merasa usulan APPKSI kepada Prabowo-Gibran terbilang wajar. Sebab Arifin mengeluhkan penyaluran pungutan ekspor CPO tidak merata.
"Karena selama ini dana pungutan ekspor CPO tidak dirasakan oleh para stakeholders perkebunan sawit, terutama para petani sawit," ujar Arifin.
Diketahui, BPDPKS menyatakan dana pungutan ekspor yang telah terkumpul sejak Januari-Juni 2023 sekitar Rp 15 triliun. Adapun proyeksi penerimaan dana pungutan ekspor tahun ini mencapai sekitar Rp 30 triliun.
Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menyampaikan, dana pungutan ekspor sawit yang telah terkumpul hingga Mei 2023 mencapai Rp 186,6 triliun, dan digunakan untuk sejumlah hal. Di antaranya untuk penyaluran program biodiesel, program peremajaan sawit rakyat (PSR), program pelatihan, dukungan penyediaan sarana prasarana pekebun sawit, penelitian, dan lainnya.
Tercatat, penyaluran untuk program PSR hingga Mei 2023 sebesar Rp 7,78 triliun, penyaluran untuk program biodiesel mencapai Rp 146,56 triliun, program pelatihan Rp 366,53 miliar, dan penelitian sebesar Rp 519,6 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika