Kamis 01 Feb 2024 14:12 WIB

Hasto Sebut Bendera PDIP Dicopoti Tapi PSI tidak Saat Jokowi Kunjungan Kerja ke Jateng

Hasto juga menyebut ada intimidasi aparat terhadap masyarakat di Sleman dan Boyolali.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto (tengah) menanggapi mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju dan mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang semakin mengkerdilkan demokrasi, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto (tengah) menanggapi mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju dan mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang semakin mengkerdilkan demokrasi, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto melihat adanya ketidakadilan dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebab, hampir seluruh bendera PDIP yang terpasang di jalan yang dilewati Jokowi semua sudah diturunkan.

Berbeda dengan bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tidak diturunkan selama kunjungan Jokowi di sana. Diketahui, Ketua Umum PSI adalah Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu dari Jokowi.

Baca Juga

"Mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan, sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak Presiden diizinkan di Gunungkidul. Ini merupakan suatu perlakuan yang tidak adil," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Di samping itu, ada pula intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparat negara di Sleman dan Boyolali. Padahal, mereka juga merupakan pendukung Jokowi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

Jokowi dan Istana saat ini sekarang juga seakan mengkerdilkan masyarakat Indonesia. Sebab, Jokowi terlihat hanya fokus di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang.

"Indonesia ini sepertinya hanya urusan elektoral, padahal Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Sehingga presiden itu seharusnya bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat dan segenap bangsa Indonesia," ujar Hasto.

Menurut Hasto, Pemilihan umum (Pemilu) 2024 seharusnya menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Sebab pemilu tahun ini  sudah menyangkut martabat dan kehormatan terhadap bagaimana cara menyelamatkan rakyat dan demokrasi.

"Rakyat sebagai sebuah kedaulatan yang terpenting, karena tidak ada kekuasaan abadi selain kekuasaan dari Tuhan," ujar Hasto.

photo
Deretan menteri dan wakil menteri di balik Timses 3 Capres-Cawapres - (Dessy Suciati Saputri/Bilal Ramadhan)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement