REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto melihat adanya ketidakadilan dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebab, hampir seluruh bendera PDIP yang terpasang di jalan yang dilewati Jokowi semua sudah diturunkan.
Berbeda dengan bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tidak diturunkan selama kunjungan Jokowi di sana. Diketahui, Ketua Umum PSI adalah Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu dari Jokowi.
"Mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan, sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak Presiden diizinkan di Gunungkidul. Ini merupakan suatu perlakuan yang tidak adil," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Di samping itu, ada pula intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparat negara di Sleman dan Boyolali. Padahal, mereka juga merupakan pendukung Jokowi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
Jokowi dan Istana saat ini sekarang juga seakan mengkerdilkan masyarakat Indonesia. Sebab, Jokowi terlihat hanya fokus di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang.
"Indonesia ini sepertinya hanya urusan elektoral, padahal Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Sehingga presiden itu seharusnya bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat dan segenap bangsa Indonesia," ujar Hasto.
Menurut Hasto, Pemilihan umum (Pemilu) 2024 seharusnya menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Sebab pemilu tahun ini sudah menyangkut martabat dan kehormatan terhadap bagaimana cara menyelamatkan rakyat dan demokrasi.
"Rakyat sebagai sebuah kedaulatan yang terpenting, karena tidak ada kekuasaan abadi selain kekuasaan dari Tuhan," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
