REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan isu pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan (rasio gini) harus muncul dari para calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Ahad (4/2/2024).
"Tiga aspek utama yang harus muncul nanti terkait dengan ide-ide capres-cawapres dalam debat itu setidaknya tiga masalah ini, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan," kata Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto dalam diskusi publik virtual dengan topik Mengurai Gagasan Capres Tentang Isu Kesejahteraan Sosial diikuti di Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Menurut dia, publik ingin mendengar solusi-solusi apa dari para capres-cawapres nanti ketika menghadapi berbagai macam data soal kesejahteraan sosial dan ekonomi yang dirasakan belum banyak perubahan atau peningkatan dalam konteks sampai 2024.
Menurut dia, ketiga masalah tersebut yang merupakan isu-isu menyangkut kesejahteraan sosial penting dibahas karena memiliki dampak terhadap masyarakat. Pertama, isu kemiskinan yang disebut paling berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial. Per Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,36 persen atau 25,90 juta orang.
Karena itu, diharapkan kepemimpinan nasional dari hasil Pilpres 2024 menghasilkan pemimpin yang bisa memberikan solusi atas persoalan kemiskinan. "Muara dari kesejahteraan sosial atau problem dari sumber problem kemiskinan ya banyak gitu. Jadi, dari kemiskinan yang tidak terselesaikan itu kemudian muncul persoalan stunting, kemudian muncul isu-isu kesejahteraan lainnya. Tapi, sebetulnya itu kalau dikerucutkan dalam satu kata kenapa (ada masalah-masalah dalam kesejahteraan sosial)? Karena miskin. Nah, ini yang perlu nanti dielaborasi oleh para paslon (pasangan calon)," kata Eko.
Dalam visi-misi dari setiap paslon capres-cawapres, lanjutnya, sudah banyak berbagai macam program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Namun, apa yang perlu dijabarkan lebih mendalam pada debat kelima ialah strategi-strategi untuk mengatasi kemiskinan secara rasional dari segi cara dan target.
"Jadi, jangan hanya data-data yang dijanjikan bagus-bagus, tapi kemudian elaborasi kebijakannya tidak tajam," ucap dia.
Problem kedua berkaitan dengan pengangguran yang masih berada di angka 5,32 persen atau 7,86 juta orang per Agustus 2023. Kendati secara tren pengangguran mengalami penurunan, tetapi angka di atas 5 persen masih terbilang besar, apalagi ditambah data-data setengah pengangguran yang memiliki jumlah lebih besar.
Data mengenai pengangguran menggambarkan bahwa problem penciptaan lapangan kerja saat ini masih menjadi tantangan besar untuk mewujudkan kesejahteraan. Dia menginginkan para paslon dapat mengelaborasi terkait masalah pengangguran, misalnya seperti fenomena pengangguran terbuka yang relatif bisa diturunkan oleh pemerintah pada tahun 2023, tetapi sektor informal masih lebih mendominasi daripada sektor formal.
Terakhir, Eko menilai persoalan ketimpangan menjadi sangat penting dibahas dalam debat kelima mengingat tren dari isu tersebut cenderung stagnan dari tahun ke tahun, hanya 0,38 per Maret 2023.
"Jadi, ini merupakan persoalannya sangat krusial ya saya rasa, di mana ketimpangan tidak bisa di-touch dengan kebijakan secara bagus, sehingga yang terjadi adalah dari waktu ke waktu ketimpangan kita ya tidak berubah gitu, bahkan kalau bicara soal bagaimana dengan katakanlah periode sebelum Pak Jokowi, ya justru capaiannya lebih bagus gitu. Ini yang menggambarkan apa hal yang harus juga kita address gitu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
