REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku senang atas munculnya para sivitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia yang bersuara mengenai kondisi demokrasi yang memprihatinkan jelang Pemilu 2024. Kampus-kampus yang menyuarakan kekecewaan itu merupakan kampus-kampus yang besar yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Universitas Indonesia (UI).
"Kami senang bahwa kampus menyuarakan dan itu menunjukkan bahwa kampus peduli, kampus tidak diam menyaksikan kondisi bangsa," ujar Anies kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).
Anies mengatakan bahwa sudah sewajarnya kampus-kampus di Indonesia bersuara perihal atmosfer demokrasi yang saat ini terjadi. Sebab, dia menyebut bahwa pemilu menentukan masa depan Indonesia.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, suara sivitas akademika dari berbagai kampus itu merupakan hasil dari menangkap keresahan yang terjadi saat ini karena munculnya ketidaknetralan dari pemimpin negara.
"Kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama, menjaga netralitas, menjaga keadilan, wasit supaya menjadi wasit yang fair. Wasit yang tidak merangkap pemain, wasit yang tidak merangkap promotor," tegasnya.
Sebelumnya diketahui, sejumlah sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni berkumpul di Balairung UGM pada Rabu (31/1/2024) sore. Mereka menyampaikan Petisi Bulaksumur untuk menyikapi kondisi perpolitikan nasional saat ini yang dinilai telah menyimpang.
Dalam petisi tersebut disampaikan juga bahwa sivitas akademika UGM menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM.
Para akademisi UGM memandang pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi.
Lalu, gerakan berlanjut pada Kamis (1/2/2024) yang dilakukan kampus lain, yakni Universitas Islam Indonesia (UII). Sivitas akademika UII menyoroti perkembangan politik nasional yang dinilai mengalami darurat kenegarawanan. Menjelang Pemilihan Umum 2024, UII mendesak sejumlah langkah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.
Rektor UII Fathul Wahid yang membacakan pernyataan itu menyoroti terjadinya sejumlah gejala yang tersebut. Di antaranya, UII menyoroti sikap Presiden Joko Widodo yang menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak.
Selain itu, UII juga memandang distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga makin mempertontonkan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
Tidak hanya itu, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu juga merupakan tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.
Kemudian, pada Jumat (2/2/2024) sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) juga akan menyampaikan pandangannya tentang hal serupa. Dewan Guru Besar UI mendeklarasikan sikap terhadap situasi politik dan demokrasi Indonesia menjelang Pemiku 2024.
Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo SH Phd, mengatakan siap mengawal pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia (luber) dan tidak akan tinggal diam dengan berbagai tekanan terhadap masyarakat.
Pernyataan serupa disampaikan Guru besar Antropologi dan Ketua Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Sulistyowati Irianto. Menurut dia, UI memiliki jejak panjang dalam peta berdirinya Indonesia, dan senantiasa menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat. Salah satunya melalui keterlibatan Rektor UI, Supomo, yang adalah juga salah seorang pendiri bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
