REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri geram dengan makin banyaknya intimidasi jelang pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Apalagi intimidasi ke rakyat dilakukan oleh oknum TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN).
Ia mencontohkan kasus di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ketika ada pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya mengibarkan spanduk dukungan ditangkap oleh aparat. Bendera PDIP di sana juga dicopot tanpa ada alasan yang jelas.
"Ingat! hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku! hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku! PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu, pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian," ujar Megawati dalam orasinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Megawati yang merupakan Presiden ke-5 Republik Indonesia pernah menjadi panglima tertinggi. Dalam pengalamannya, ia tak pernah menggunakan kekuasaan untuk mengerahkan TNI dan Polri untuk praktik-praktik yang mencederai demokrasi.
"Ibu ini pengalamannya dibikin kaya gini sudah, udah dari sejak Bung Karno dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin, ini sudah merdeka yang namanya Republik Indonesia," ujar Megawati.
Kekuasaan bukanlah sesuatu yang abadi, sebab rakyat-lah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pemimpin periode berikutnya. Meski tak menyebutkan nama, Megawati mengingatkan pesan tersebut kepada presiden dan menteri.
"Apa dia Presiden? apa dia menteri? apa dia namanya TNI-Polri? dia adalah rakyat Indonesia, ingat!" tegas Megawati.
Sebelum kampanye akbar hari ini, Ganjar Pranowo mengapresiasi suara yang disampaikan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia ihwal demokrasi dan praktik yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), hingga Universitas Indonesia (UI).
Suara mereka merupakan bentuk upaya rakyat untuk menyelamatkan nasib demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pihak yang disinggung harus benar-benar memperhatikan kritik yang mereka keluarkan.
"Artinya jangan sampai kita menggadaikan nilai demokrasi yang dibangun tinggi karena itu produk demokrasi begitu saja hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat," ujar Ganjar.
"Nah inilah para intelektual cyber society yang mengingatkan kita semuanya,.mudah-mudahan kita ingat," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
