REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengingatkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi ajang rakyat untuk bebas memilih pemimpinnya. Termasuk bentuk komitmen dari negara dalam menjalankan demokrasi dengan sebaik mungkin, tanpa adanya tekanan.
"Biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya, biarkan aparatur, TNI, Polri, ASN bekerja melayani masyarakat. Biarkan mereka netral, biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak anak bangsa negeri ini," ujar Ganjar dalam orasinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Ia sudah berkeliling ke 315 titik selama masa kampanye, yang menunjukkan berbagai ekspresi masyarakat. Jangan sampai kebebasan berpendapat tersebut justru diintimidasi karena adanya perbedaan pilihan politik.
Sebab, sudah banyak cerita intimidasi yang dilakukan oknum aparat negara terhadap rakyatnya. Dia mengatakan rakyat bukanlah ayam yang harus menuruti pemiliknya karena adanya tekanan tertentu.
"Lawanlah dengan benar, lawanlah dengan konstitusional, wujudkan itu di tanggal 14 Februari nanti, rakyat menentukan sikap," ujar Ganjar.
Ganjar bersama Mahfud MD memiliki 21 program unggulan yang ditawarkan jika terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Beberapa di antaranya adalah "1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana", layanan kesehatan hingga ke desa, dan pembukaan lapangan pekerjaan.
"Kita patuh kepada hukum dan kita setia kepada rakyat. Inilah gerakan yang kami lakukan dan kami mohon dukungan kepada Bapak/Ibu sekalian, Bapak ibu saya tahu persis amanah yang diberikan Ganjar-Mahfud ini bukanlah ringan," ujar Ganjar.
"Kami tahu tanpa dukungan panjenengan semuanya tidak bisa melaksanakan sendiri," sambung mantan gubernur Jawa tengah itu.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri geram dengan makin banyaknya intimidasi jelang pencoblosan Pemilu 2024. Apalagi intimidasi ke rakyat dilakukan oleh oknum TNI, Polri, hingga ASN.
Ia mencontohkan kasus di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ketika ada pendukung Ganjar-Mahfud hanya mengibarkan spanduk dukungan ditangkap oleh aparat. Bendera PDIP di sana juga dicopot tanpa ada alasan yang jelas.
"Ingat! hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku! hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku! PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu, pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian," ujar Megawati dalam orasinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
