REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kuasa hukum Irman Gusman, Arifuddin, mengirimkan surat tentang kesimpulan tambahan teradu, ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI. Mereka meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika terbukti melakukan pelanggaran.
Dalam surat Nomor : 2/AFD/II/2024, kuasa hukum Irman menambahkan kesimpulan: Bahwa oleh karena para Teradu telah terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dan diberi sanksi berupa peringatan keras dalam perkara Nomor: 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023, dan apabila dalam perkara – Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024, para Teradu kembali terbukti melanggar kode etik, para Teradu layak diberi sanksi berupa “Pemberhentian Tetap”.
Arifuddin menjelaskan KPU telah berulangkali melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Terakhir kali, lanjut Arifuddin, DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku Teradu I , dalam perkara penerimaan Gibran sebagai cawapres. Sedang anggota KPU lain dijatuhkan sanksi Peringatan Keras.
Dari pelanggaran-pelanggaran kode etik ini, kata Arifuddin, seharusnya sanksinya diakumulasikan. Artinya, ketika Ketua KPU melakukan pelanggaran kode etik lagi setelah sanksi Peringatan Keras Terakhir maka harus dijatuhkan sanksi pemberhentian.
“Jadi bukan dianggap sebagai pelanggaran kode etik baru di perkara yang lain,” ungkap Arifuddin. Sehingga kalau dalam kasus yang diadukan Irman Gusman terbukti ada pelanggaran kode etik maka KPU harus diberhentikan. Bukan dianggap sebagai perkara baru sehingga DKPP hanya memberi sanksi Peringatan Keras lagi.
Arifuddin mengingatkan jika dianggap perkara baru, maka DKPP terlalu banyak memberikan KPU mengulang-ulang lagi kesalahannya. Padahal dalam Pemilu 2024 dibutuhkan kepercayaan publik atas penyelenggara pemilu. “DKPP harus berani dan tegas dalam menyikapi pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
