REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto merekam adanya operasi-operasi khusus untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Terutama terkait untuk mewujudkan target kemenangan dalam satu putaran dari kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Salah satunya adalah tekanan lewat ancaman hukum terhadap kepala daerah di Jawa Timur. Tekanan yang didapatkan oleh Bupati Gresik yang juga kader PDIP, Fandi Akhmad Yani untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2.
"Muncul tekanan itu, mbok bukan dengan cara-cara seperti ini gitu. Mau menang satu putaran boleh, tetapi rakyat yang menentukan, jangan satu putaran itu sebagai kejar setoran, sehingga segala sesuatu itu dilakukan atau kejar urusan jabatan ke depan," ujar Hasto di Habibie & Ainun Library, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Pemilihan umum (Pemilu) 2024 haruslah menjadi tempat di mana rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Mereka bebas untuk menentukan calon pemimpinnya, tanpa adanya intervensi dan tekanan.
"Sehingga pemaksaan skenario satu putaran tidak perlu dilakukan, biar rakyat. Kalau baik pasti rakyat akan tanpa akan dipaksa-paksa akan menilai dengan baik dengan penuh kegembiraan," ujar Hasto.
Hasto menegaskan, menang kalah dalam pemilu merupakan hal yang lumrah dalam perpolitikan Indonesia. Jangan sampai karena hal-hal yang bersifat pragmatis, banyak pihak mengorbankan demokrasi, etika, dan moral.
Ia pun mencontohkan saat PDIP kalah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017. Menurutnya, kekalahan tersebut merupakan media bagi pihaknya untuk memperbaiki diri untuk kontestasi berikutnya.
"Kita ini punya prinsip, partai punya prinsip, PDI Perjuangan digerakkan oleh ideologi, keyakinan politik bagi kami. 32 tahun Orde Baru dipinggirkan, kami bisa eksis, 10 tahun zaman Pak SBY, nah jadi di situ," ujar Hasto.
"Sehingga ini yang harus kita perhatikan dengan baik bahwa pemilu ini urusan rakyat, urusan bagaimana ide gagasan terbaik dan biar rakyat yang menilai dengan bebas," sambungnya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika