REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti gelombang kritikan dari berbagai universitas terhadap Presiden Jokowi. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga merespons narasi pasti ada kecurangan apabila Pilpres 2024 berlangsung satu putaran.
Hal itu disampaikan SBY dalam pidato politiknya bertajuk 'Indonesia 5 Tahun ke Depan; Yang Sudah Baik Lanjutkan, Yang Belum Perbaiki' di Avenzel Hotel, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024), tepat tujuh hari jelang pemungutan suara Pemilu 2024.
SBY menyoroti kedua isu tersebut ketika menyampaikan hasil pengamatannya sepanjang masa kampanye Pemilu 2024. Dia mengaku, hati dan pikirannya terusik oleh gelombang kritikan kampus dan tudingan pilpres pasti curang tersebut.
SBY lebih dahulu menyoroti gelombang kritikan dari kampus, yang diketahui ditujukan kepada Presiden Jokowi karena dianggap telah melenceng dari nilai-nilai demokrasi. Menurut dia, kalangan akademisi itu secara implisit khawatir Pemilu 2024 tidak berlangsung secara damai, jujur dan adil.
"Di penghujung masa kampanye saat ini, muncul gerakan dan pernyataan kritis dari kalangan kampus. Di berbagai daerah, sejumlah rektor, guru besar dan mahasiswa menyuarakan pentingnya pemilu yang damai, jujur dan adil," kata SBY.
Saat bersamaan, ujar SBY, muncul pula penyataan politik yang lebih jauh terkait Pilpres 2024. Pernyataan itu adalah "kalau pilpres hanya berlangsung satu putaran, berarti itu curang" dan "kalau pilpresnya curang kita tidak akan terima, dan negara siap-siap chaos".
Sebagai gambaran, Partai Demokrat mengusung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Pasangan calon nomor urut 2 itu berpotensi besar memenangi pilpres dalam satu putaran karena elektabilitasnya sudah menembus angka 50 persen.
SBY menyebut, gelombang kritikan dari kampus dan tudingan pilpres pasti curang itu tidak muncul dalam empat kali gelaran pemilu sebelumnya di Indonesia. Menurut dia, tudingan pasti curang itu berlebihan, tapi kritikan dari kampus juga tak boleh diabaikan.
"Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa pilpres ini pasti curang dan karenanya hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun, di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir pilpresnya bakal curang, tentu juga tidak bijak," kata Menko Polhukam era Presiden Megawati itu.
SBY mengatakan, dirinya ingin hasil Pilpres 2024 hasilnya sah dan diterima oleh rakyat. Dengan keabsahan itu, presiden terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat dan kekuasaannya juga berkah.
Karena itu, SBY mengajak semua pihak berupaya bersama-sama memastikan Pilpres 2024 berlangsung secara jujur dan adil. "Negara beserta segala perangkat dan sumberdaya yang dimilikinya mesti netral. Saya pikir ruang untuk itu tersedia," ujarnya.
Lebih lanjut, SBY menyebut negara, khususnya penyelenggara pemilu, bertanggung jawab penuh untuk memastikan berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil itu. Dia mengajak pula masyarakat luas untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi.
"Mari kita cegah agar tidak ada penyimpangan dan tidak ada hal-hal yang buruk, agar tidak perlu kemudian sejarah yang mengoreksinya," kata SBY menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
