REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem mengaku persoalan anggaran tidak menjadi kendala untuk berjalannya pilpres dua putaran. Hal itu disampaikan menanggapi pandangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang mendukung Pilpres 2024 digelar hanya satu putaran dengan alasan untuk menghemat anggaran.
"Dalam demokrasi, biaya itu bukan menjadi sebuah persoalan, apalagi pemerintah sudah menganggarkan untuk pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg). Bahkan untuk Pemilu presiden, pemerintah sudah menganggarkan untuk dua putaran. Dan itu memang sudah ada. Tinggal digunakan saja," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustofa, Jumat (9/2/2024).
Dengan demikian, Saan menilai tidak perlu ada kekhawatiran mengenai penggunaan anggaran jika Pilpres berjalan dua putaran. Justru keberjalanan Pilpres 2024 dua putaran akan menghasilkan sosok pemimpin yang terbaik.
"Jadi, narasi tentang satu putaran menghemat dan sebagainya daripada dipaksakan menurut saya lebih baik untuk memberikan pilihan kepada masyarakat dua putaran akan menjadi lebih baik sehingga calon presiden akan terpilih itu benar-benar melalui seleksi yang luar biasa," tegasnya.
Adapun, Saan meyakini bahwa paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' bakal lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Partai Koalisi Perubahan bakal memaksimalkan upaya pemenangan itu.
"Saya yakin pasangan 01 masuk dua putaran," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustofa, Jumat (9/2/2024).
Sebelumnya diketahui, Menko PMK Prof Muhadjir Effendy mendukung Pilpres 2024 digelar hanya satu putaran. Menurut dia, ada banyak risiko beserta dampak lanjutannya apabila pilpres digelar sebanyak dua putaran.
"Kenapa (saya mendukung satu putaran)? Pertama, saya amati atau saya dengar semua kontestan melalui tim pemenangnya itu semua yakin bahwa bisa menang satu putaran," ucap Muhadjir di Media Center Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).
Melihat ketiga tim sukses percara diri menang satu putaran, Muhadjir menilai tak ada salahnya turut mendukung hal itu terwujud. Terlebih, dia mempertimbangkan sejumlah hal dalam menyatakan dukungan itu.
Ada sejumlah risiko yang harus dilihat jika pilpres digelar sebanyak dua putaran, yakni risiko fiskal, investasi, sosial, dan ekonomi makro. Dari sisi fiskal, dia menjelaskan, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp 17,3 triliun apabila pilpres digelar dua putaran.
Untuk keamanan pun akan sangat tergantung dari kondisi ke depan. Menurut Muhadjir, semakin tidak aman akan semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan. "Perkiraan kita bisa sampai Rp 40 triliun total untuk jadi keamanan dan lain-lain itu ditambah tadi biaya untuk KPU itu. Itu dari sisi keuangan," ujar Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
