Senin 12 Feb 2024 00:03 WIB

Polri Sebut Informasi Ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 Hoaks

Beredar video bernarasi Kapolri memerintahkan Binmas memenangkan salah satu paslon.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) menyalami Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (kanan) dan Ketua KPU Hasyim Asyari sebelum memberikan pemaparan saat acara Rilis Akhir Tahun Polri 2023 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023). Polri mencatat kasus kejahatan sepanjang 2023 mengalami peningkatan signifikan mencapai 288.472 perkara atau naik 11.965 perkara jika dibandingkan dengan tahun 2022.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) menyalami Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (kanan) dan Ketua KPU Hasyim Asyari sebelum memberikan pemaparan saat acara Rilis Akhir Tahun Polri 2023 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023). Polri mencatat kasus kejahatan sepanjang 2023 mengalami peningkatan signifikan mencapai 288.472 perkara atau naik 11.965 perkara jika dibandingkan dengan tahun 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan video terkait ketidaknetralan Kapolri dalam Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau kabar bohong (hoaks).

"Bahwa terkait informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu yang lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda hoaks," kata Sandi dalam keterangan di Jakarta, Ahad (11/2/2024).

Baca Juga

Sejumlah video terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial. Dalam video tersebut dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda.

Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.

Selain itu, di dalam video itu Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da'i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.

Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing. Terkait informasi hoaks tersebut, Sandi meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.

"Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoaks," ujar Sandi.

Sandi juga menegaskan, Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat. "Berkali-kali Kapolri menyatakan Polri netral dalam pelaksanaan pemilu. Polri bertugas mengamankan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat," kata Sandi.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement